Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum
Wacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
PDIP menilai situasi sedang tak kondusif.
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai wacana perombakan kabinet atau reshuffle kabinet diakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak kondusif. Dia menyebut, pemerintahan saat ini tengah fokus untuk meningkatkan program-program strategis.
Diketahui, muncul wacana reshuffle kabinet usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10) sore.
"Reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif, kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalanga, tetap itu reshuffle dapat dilakukan atau presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad intern," kata Hasto, saat diwawancarai di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10).
Menurutnya, formasi kabinet saat ini sudah sangat baik untuk membantu menjalankan program-program strategis sebelum masa jabatan Presiden Jokowi selesai.
Terlebih, kata Hasto, partai politik yang tergabung dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin tetap memberikan dukungan hingga akhir masa jabatannya.
"Kerja sama yang sudah dilakukan dari partai politik yang mengusung Presiden Jokowi pada pemilu 2019, itu sudah sangat baik dan semua berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan bagi legacy Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin,"
tegasnya.
Kendati demikian, Hasto menegaskan, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi perihal reshuffle kabinet.
"Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada Bapak Presiden Jokowi, karena itu hak prerogratif beliau," imbuh Hasto.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu SBY pada Senin (2/10) di Istana Bogor, Senin (2/10). Menurut Demokrat, pertemuan itu membahas politik kebangsaan.
