Isu Demokrat Dapat Jatah Kursi Menteri, PDIP Singgung Sikap Oposisi Selama Pemerintahan Jokowi
Sikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Sikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Isu Demokrat Dapat Jatah Kursi Menteri, PDIP Singgung Sikap Oposisi Selama Pemerintahan Jokowi
Sikap Partai Demokrat sebagai oposisi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai sikap Demokrat tersebut harus menjadi pertimbangan penting apabila partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu ditawarkan kursi menteri.
"Ya posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun opposite dengan yang ada di pemerintahan. Tentu saja itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan," kata Hasto ditemui di gedung High End, Jakarta, Rabu (4/10).
Kecuali Demokrat sudah menyatakan akan bergabung dengan partai pemerintah. Tetapi sikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi.
Hasto mengingatkan harus menjadi sebuah konsideran yang penting.
"Kecuali partai-partai tersebut menyatakan bergabung, tetapi dari pilihan-pilihan sikap politik selama lima tahun terakhir, itu kan nyata-nyata memang menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Hasto.
PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi mengenai reshuffle. PDI Perjuangan tidak ingin menanggapi lebih jauh kocok ulang kabinet karena menjadi hak prerogatif presiden.
Hasto mengatakan, sebelum melakukan reshuffle, biasanya Jokowi akan menyampaikan kepada ketua umum partai pengusungnya. Khususnya PDI Perjuangan.
"Apalagi PDI Perjuangan baru saja mengusul suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," jelas Hasto.
Hasto tidak menjawab apakah sudah ada komunikasi Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tetapi, Hasto mengungkit perlu ada respons cepat terhadap masalah di Kementerian Pertanian yang menterinya, Syahrul Yasin Limpo diduga sudah menjadi tersangka kasus korupsi.
"Yang penting adalah bagaimana di tengah persoalan hukum, yang terjadi di kementerian pertanian, kepentingan petani yang sebentar lagi masuk masa tanam itu tidak boleh diabaikan. Sehingga masalah ini harus secepatnya diatasi memberikan kepastian hukum," jelas Hasto.
Sekali lagi terkait reshuffle kabinet, Hasto menegaskan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Apakah mau dilakukan atau tidak itu akan menentukan efektivitas pemerintahan sampai menyelesaikan tugasnya.
PDI Perjuangan berharap Presiden Jokowi membangun legacy terbaik.
Sebelumnya, sumber merdeka.com di Koalisi Indonesia Maju membenarkan datang tawaran dari Jokowi untuk Demokrat mendapatkan jatah menteri. Jokowi meminta SBY mendiskusikan tawaran tersebut kepada Demokrat.
"Ada tawaran menteri untuk Demokrat," kata sumber tersebut dikutip Rabu (4/10).
