Mendikdasmen Sebut Wacana Libur Sekolah saat Ramadan Segera Diumumkan, Ini Bocorannya
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut, wacana libur sekolah saat Ramadan sudah dibahas lintas kementerian.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyebut, wacana libur sekolah saat Ramadan sudah dibahas lintas kementerian. Dari hasil rapat itu, pemerintah sudah memiliki kesepakatan bersama.
"Sudah kita bahas tadi malam, lintas Kementerian. Intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas Kementerian dan sudah ada kesepakatan," ungkap Abdul Mu'ti kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (15/1).
Mu'ti menyebut, ada tiga kementerian yang membahas ini mulai dari Kemendikdasmen, Kementerian Agama hingga Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta masyarakat menunggu hingga keluar surat edaran resmi hasil dari pembahasan ini.
"Tapi nanti pengumumannya tunggu sampai ada surat edaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri," katanya.
"Tunggu sampai surat edarannya keluar ya, isinya bagaimana tunggu sampai pada waktunya kita membahas ya, nanti tunggu pada waktunya ya," tukas Abdul Mu'ti.
Pro Kontra Sekolah Libur Sebulan
Sebelumnya, Mu'ti mengatakan, ada sejumlah usulan dari masyarakat terkait libur sekolah saat Ramadan.
Pertama, kata dia, ada masyarakat yang mengusulkan libur sekolah penuh selama Ramadan. Lalu, kegiatan anak-anak selama libur akan diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat.
"Yang kedua, itu paro-paro (setengah-setengah). Artinya, ada sebagian. Biasanya, kalau yang berlaku sekarang, awal Ramadan itu libur, jadi misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan sampai misalnya empat hari atau lima hari Ramadan pertama libur. Kemudian, habis itu masuk seperti biasa. Kemudian nanti biasanya menjelang Idulfitri juga libur," kata dia, Senin (13/1).
Terakhir, ada pula usulan agar tidak ada libur selama Ramadan. Pada intinya, kata Mu'ti, semua usulan itu akan dipertimbangkan dalam rapat lintas kementerian itu.
"Intinya, semua itu adalah usulan-usulan yang ada di masyarakat, yang kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik, yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik," kata dia.
