Kata Mendikdasmen soal Pro Kontra Wacana Libur Sekolah Sebulan Selama Ramadan
Mendikdasmen menyampaikan bahwa keputusan tersebut akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan keputusan mengenai libur sekolah saat Ramadan akan segera dibahas oleh Kemendikdasmen bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Keputusannya bagaimana nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasikan oleh Pak Menko PMK," kata Mu'ti saat ditemui wartawan usai mengikuti rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (13/1).
Dia mengatakan, pembahasan yang dilakukan oleh lintas kementerian, terutama Kemenag itu bernilai penting agar tidak ada perbedaan libur sekolah saat Ramadan di antara sekolah dan madrasah.
Dia pun menyampaikan bahwa keputusan tersebut akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Pro Kontra Sekolah Libur Sebulan Selama Ramadan
Berdasarkan pemantauannya, Mu'ti mengatakan ada sejumlah usulan dari masyarakat terkait libur sekolah saat Ramadan.
Pertama, kata dia, ada masyarakat yang mengusulkan libur sekolah penuh selama Ramadan. Lalu, kegiatan anak-anak selama libur akan diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat.
"Yang kedua, itu paro-paro (setengah-setengah). Artinya, ada sebagian. Biasanya, kalau yang berlaku sekarang, awal Ramadan itu libur, jadi misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan sampai misalnya empat hari atau lima hari Ramadan pertama libur. Kemudian, habis itu masuk seperti biasa. Kemudian nanti biasanya menjelang Idulfitri juga libur," kata dia.
Terakhir, ada pula usulan agar tidak ada libur selama Ramadan. Pada intinya, kata Mu'ti, semua usulan itu akan dipertimbangkan dalam rapat lintas kementerian itu.
"Intinya, semua itu adalah usulan-usulan yang ada di masyarakat, yang kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik, yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik," kata dia, dilansir Antara.
