Isu Keretakan Hubungan PDIP dan Jokowi Berbahaya dan Berdampak ke Publik
Gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.
Gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.
Isu Keretakan Hubungan PDIP dan Jokowi Berbahaya dan Berdampak ke Publik
Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menyuarakan kekhawatiran konflik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo semakin membesar dan berdampak ke publik. Isu keretakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto.
PDIP merasa ditinggalkan setelah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto.
PDIP berada di jalur lain, mengusung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden 2024.
Hasto menyinggung ‘tersanderanya’ para pemimpin partai oleh tindakan pemerintah sehingga terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran. Menurut Vishnu, isu yang diungkap Hasto telah membahayakan stabilitas politik pemerintah.
PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo.
Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet.
“Gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya. Oleh karena itu, menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting bagi kontes politik 2024, yang meliputi pemilihan Presiden, pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah,” ujar Vishnu.
Vishnu menilai perlu kedewasaan politik di kalangan elite negara untuk memelihara lingkungan politik yang damai. PDIP dan Presiden Jokowi perlu mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintah secara kolaboratif dan memastikan jalannya pemilu mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.
“Pentingnya menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka ini, menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, PDI Perjuangan merasakan suasana sedih dan luka hati yang perih karena telah ditinggalkan Presiden Jokowi. Karena putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memutuskan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Hasto mengatakan, PDIP mencintai Jokowi dan keluarga. Sampai memberikan privilese yang besar. Namun, kini PDIP ditinggalkan oleh Jokowi karena permintaan yang melanggar konstitusi.
"Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi,”
ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (26/10).
