Pimpinan DPR klaim pemerintah setuju pembangunan gedung baru
Proyek penataan kawasan parlemen berupa pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Anggaran dua proyek tersebut telah disahkan dalam rapat paripurna hari ini.
Proyek penataan kawasan parlemen berupa pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Anggaran dua proyek tersebut telah disahkan dalam rapat paripurna hari ini.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pemerintah telah setuju dengan pembangunan gedung DPR. Anggaran proyek penataan kawasan itu masuk dalam nomenklatur Kesetjenan DPR.
"Itu masuk ke dalam nomenklatur Kesetjenan DPR," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).
Taufik menuturkan, DPR tidak mau lagi ikut campur dalam urusan teknis pembangunan gedung, mulai dari desain, model, struktur bangunan, landscape kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara urusan administrasi seperti surat menyurat hingga dokumen, pihaknya menyerahkan kepada Kesetjenan DPR.
"Dalam hal ini memang, dari perencanaan, pembahasan, DPR sudah menyerahkan ke Kementerian PUPR dan Kesetjenanan DPR. Artinya surat, administrasi, dokumen, segala macam itu sudah disiapkan Kesekjenan," terangnya.
Lebih lanjut, Taufik berharap proyek gedung DPR tidak diarahkan ke ranah politik karena segala urusan pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah menjadi aset negara.
"Jadi kita harap semua jangan sampai masuk ranah politik karena itu adalah dikuasakan kepada Kementerian Sekretariat Negara, kemudian menjadi aset negara juga," ujarnya.
Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Partria menanggap pembangunan gedung baru merupakan kebutuhan prioritas. Hal ini, kata Riza, karena gedung Nusantara I yang saat ini ditempati anggota DPR, staf serta tenaga ahli kondisinya tidak layak.
"Kita harus rasional, kita mengedepankan kepentingan rakyat. Gedung ini bermasalah, retak dan miring. Cari solusi, agar membatasi menerima tamu di lantai atas," tambahnya.
Untuk diketahui, jumlah anggaran proyek penataan kawasan parlemen sebesar Rp601 miliar. Untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar.
Total alokasi anggaran sebesar Rp 601 miliar itu masuk ke dalam anggaran DPR 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.
Baca juga:
Sekjen DPR klaim organisasi buruh setuju pembangunan alun-alun demokrasi
Sekjen DPR sebut Gedung Nusantara I tak miring tapi alami keretakan
Sekjen sebut gedung baru DPR bakal dibangun di depan Nusantara I
Anggaran pembangunan gedung baru DPR masuk APBN 2018
Butuh gedung baru, politisi Gerindra akan ajak rakyat keliling ruangan DPR
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.