PKB Minta Pemerintah Prioritaskan Vaksin Covid-19 yang Halal untuk Rakyat
Menurut dia, apabila penyediaan vaksin dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek Halal-Haram, dikhawatirkan masyarakat akan ragu untuk mengikuti program Vaksin dan malah bisa menghambat kelanjutan dan kelancaran program Vaksinasi.
Anggota Komisi VI DPR dari PKB, Nasim Khan meminta Pemerintah bersikap hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, tak terkecuali tentang unsur halal-haram ketika akan menyediakan vaksin Covid-19. Hal ini perlu dilakukan, supaya tak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Menurut dia, apabila penyediaan vaksin dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek Halal-Haram, dikhawatirkan masyarakat akan ragu untuk mengikuti program Vaksin dan malah bisa menghambat kelanjutan dan kelancaran program Vaksinasi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia diresmikan? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9).
-
Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan Danone-AQUA untuk PKL di sekitar rumah sakit? Pemerintah Kota Bandung dan Rumah Sakit Hasan Sadikin bersama Danone-AQUA bekerja sama dalam program revitalisasi area kuliner RSUP Hasan Sadikin dan juga menyediakan lokasi usaha baru bagi 23 pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya berjualan di sepanjang jalan Prof. Dr Eyckman, Cipaganti, Bandung.
Untuk itu, Politisi asal Dapil Jawa Timur III (Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi) ini pun mendorong agar Pemerintah tetap berupaya menyediakan vaksin Covid-19 yang aman, berkualitas, memiliki efektivitas dan halal serta suci.
Diketahui, sebelumnya, LPPOM MUI menemukan bukti bahwa vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca dalam proses produksinya menggunakan menggunakan unsur tak suci dan haram lantaran mengandung tripsin yang berasal dari pankreas babi. Komisi Fatwa pun memutuskan Vaksin tersebut haram. Kendati demikian, Vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca itu tetap boleh digunakan karena adanya unsur darurat dan mendesak demi mengatasi pandemi Covid-19.
"PKB ingin memperjuangkan prinsip-prinsip dan kepentingan semua umat, kami meminta pemerintah menjalankan prinsip kehati-hatian, agar nantinya tidak mubazir dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat,” kata Nasim Khan, Selasa (30/3).
Pria yang akrab disapa Bang NK ini mengaku memahami fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca tersebut. Akan tetapi, saran dia, ke depan pemerintah bisa lebih peka dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas berkeyakinan Islam. Untuk itu, dia meminta pemerintah memprioritaskan vaksin halal dan suci supaya bisa diterima semua masyarakat dan tidak menimbulkan kontroversi.
“Walaupun MUI sudah (mengeluarkan Fatwa) memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut, tapi, menurut saya, sebaiknya ke depan penyediaan vaksinnya bisa lebih maksimal diterima oleh masyarakat, karena masyarakat Indonesia mayoritas Islam, semestinya bahannya halal,” Jelas Wakil Bendahara Umum DPP PKB ini.
Indonesia sendiri diperkirakan membutuhkan sekitar 420 juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan 181,5 juta sasaran vaksinasi. Untuk itu, sudah semestinya, Pemerintah tak hanya mengandalkan pasokan Impor Vaksin dari satu produsen.
©2021 Merdeka.com/istimewa
Terlebih, katanya, kemampuan Pemerintah dan BUMN Sektor Farmasi dalam mengakses vaksin Covid-19 yang aman, berkualitas, memiliki efektivitas dan halal serta suci juga tak diragukan lagi.
Sebab, kata Nasim, pemerintah memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan jejaring koneksi yang tak terbatas di kancah internasional.
“Seperti yang sudah disampaikan para Dirut BUMN sektor farmasi tadi (PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk), Ketersediaan Vaksin pasti akan bisa dilakukan oleh beliau-beliau. Bila bisa ada yang halal, buat apa yang haram,” ujar dia.
“Bagaimana dengan kehalalan vaksin produk Sinopharm? Apakah lebih baik (tingkat keamanan, kualitas dan efektivitas) dari AstraZeneca? Bila memang halal (Suci dan Halal) mengapa tidak menggunakan Sinopharm saja bagi umat Islam,” tegas dia melanjutkan.
Dorong Vaksin Merah Putih Dipercepat
Selain mengandalkan pasokan impor, kata Nasim, Pemerintah juga harus memprioritaskan pengadaan vaksin dari dalam negeri seperti Vaksin merah putih.
Apalagi, Indonesia memiliki banyak lembaga penelitian yang mumpuni, seperti lembaga riset Biologi Molekuler (LBM) Eijkman yang di dalam lembaga tersebut banyak diisi peneliti-peneliti yang ilmunya sangat mumpuni.
Untuk mempercepat proses pengembangan Vaksin Merah Putih itu, dia pun mendorong agar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, BUMN Sektor Farmasi dan lembaga terkait untuk terus melakukan penguatan koordinasi dan kolaborasi.
“Kami mendorong agar pemerintah bisa mempercepat pengembangan Vaksin Merah putih dan terus membantu mengawal persiapan vaksin tersebut. Sampai saat ini, sejauh mana keterlibatan BUMN Sektor farmasi dalam mempersiapkan vaksin merah putih,” ujar dia.
Sementara itu, terkait sudah adanya stok Vaksin produksi AstraZeneca yang kini masih dimiliki pemerintah, Nasim mengusulkan agar Vaksin tersebut segera digunakan masyarakat.
“Bagaimana dengan stok AstraZeneca yang sudah memicu kontroversi ini? Silakan distribusikan saja secepatnya bagi masyarakat yang mau (menggunakannya). Sebab, setahu saya, masa kedaluwarsanya sangat pendek,” ujar dia lagi.
Pada kesempatan ini, Nasim kembali menegaskan Fraksinya di DPR selalu mendukung dan siap mengawal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan agar seluruh masyarakat mendapatkan Vaksin Covid-19 secara gratis.
“Kami mendukung dan membantu mengawal program pengadaan vaksin untuk masyarakat secara gratis sesuai keputusan Presiden Jokowi,” katanya.
Untuk itu, dia berharap, agar Pemerintah melalui Kementerian terkait dan BUMN Sektor Farmasi dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan agar tidak menimbulkan kontroversi nantinya.
“Saya menekankan kepada semua stakeholder pengadaan vaksin, ke depannya, ketika akan mengambil keputusan agar ditinjau dan dikordinasikan terlebih dahulu dengan matang, agar tidak muncul kontroversi. Pemerintah juga harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi tentang merk-merk dan jenis-jenis vaksin,” kata Nasim.
MUI mengeluarkan fatwa membolehkan penggunaan Vaksin produksi AstraZeneca dengan pertimbangan keadaan darurat.
Berdasarkan hasil kajian Komisi Fatwa MUI vaksin Astrazeneca itu mengandung tripsin (enzim babi) yang akhirnya membuat sidang Komisi Fatwa menentukan bahwa vaksin tersebut haram, namun tetap boleh digunakan karena keadaannya darurat.
Pihak AstraZeneca sendiri awalnya sempat mengatakan bahwa proses tersebut tidak ada kandungan babi. Namun, LPPOM MUI melalui kajian ilmiah menemukan fakta bahwa ada kandungan babi.
Ditolak di Gorontalo Utara
Kepala Dinas Kesehatan Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Rizal Yusuf Kune mengatakan penolakannya terhadap penggunaan vaksin Astrazeneca untuk vaksinasi Covid-19 di daerah itu.
"Sejauh ini, kita konsisten menggunakan vaksin Sinovac, dan tegas secara pribadi saya menolak Astrazeneca," kata dia, dikutip dari Antara.
Penolakan tersebut katanya, karena belajar dari Sulawesi Utara dalam penggunaan vaksin Astrazeneca berdampak pada tingginya kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).
Dengan penggunaan vaksin Sinovac, kondisi itu tidak ditemukan di kabupaten ini selain banyak peserta vaksinasi yang takut alias phobia pada jarum suntik.
Rizal menegaskan tidak ingin ada KIPI menonjol, maka vaksinasi Covid-19 di daerah itu aman dan halal hanya menggunakan vaksin Sinovac.
Namun memang, kata dia lagi, belum ada vaksin merk lain yang masuk ke daerah itu selain Sinovac.
Dia berharap, tidak ada pendapat atau pandangan menyimpang terhadap maksud penolakan Astrazeneca. Sebab pemerintah daerah sangat mendukung pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 yang terus berlangsung di seluruh Puskesmas dan rumah sakit.
Data Dinas Kesehatan setempat, total penggunaan vaksin Sinovac di daerah itu mencapai 4.210 dosis terdiri dari 1.760 dosis untuk tenaga kesehatan yang telah tuntas vaksinasi dua tahap.
Serta 2.450 dosis untuk pelayan publik dan lanjut usia (lansia) untuk tahap satu. Sisanya akan diperuntukkan untuk tahap dua yang sebentar lagi segera dilakukan.
Ia mengatakan, vaksinasi Covid-19 di daerah itu terus berlangsung dan sementara bergulir termasuk untuk 500 orang guru honorer yang pelaksanaannya di 14 Puskesmas dan 1 rumah sakit.