Plt Wakil Ketua KPK: Kalau cuma pencegahan, KPK bubarkan saja
Pimpinan KPK menyebut pencegahan ibatar lagu palsu, percuma ngomong kiri kanan tapi tidak didengar.
DPR berdalih, revisi Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlukan agar lembaga antirasuah itu tidak lagi fokus pada penindakan tapi pencegahan korupsi. Alasan ini dikritik keras Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji.
Menurutnya, pemberantasan korupsi jika hanya mengandalkan pencegahan maka tak ada artinya. Apalagi usulan dari hasil kajian KPK dalam rangka pencegahan kerap diabaikan kementerian-lembaga.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Dari pengakuannya, selama ini KPK terus menyosialisasikan soal pencegahan tindak pidana korupsi. Namun tetap saja korupsi tumbuh subur.
"Pencegahan tidak akan didengar, kita ngomong kanan-kiri percuma. Pencegahan itu ibarat lagu palsu lip-sing, kalau (penindakan) dihilangkan, KPK dibubarkan saja," kata Indriyanto dalam diskusi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10).
Dia tidak menampik aspek pencegahan punya peran penting. Utamanya dalam rangka penyelamatan potensi kerugian negara. "Namun bukan berarti penindakan KPK tidak penting. KPK menggunakan penindakan sebagai pilihan terakhir," ucapnya.
Sekadar diketahui, Dewan perwakilan rakyat ( DPR) segera menggodok revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). DPR berdalih, tujuan revisi ini salah satunya mendorong KPK lebih fokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Padahal secara harafiah tugas dan fungsi KPK terlihat jelas dari singkatannya yakni Komisi 'Pemberantasan' Korupsi. Tetapi DPR mengusulkan agar lembaga antirasuah lebih fokus pada pencegahan.
"Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi," bunyi pasal 4 seperti yang dikutip merdeka.com dari salinan draf RUU KPK, Rabu (7/10).
Baca juga:
Dalam revisi UU, penuntutan KPK harus libatkan Polri dan Kejaksaan
Penyadapan KPK harus izin pengadilan, ini penjelasan PDIP
Warga Sulut demo tolak pelemahan KPK di DPRD, anggota dewan bolos
PDIP: KPK harus rekrut penyidik dari Polri dan Kejaksaan
UU direvisi, KPK diminta urusi korupsi kakap bukan kelas teri