PNS dilarang rapat di hotel, sektor pariwisata ditingkatkan

biaya promosi pariwisata dinaikkan hingga 3 kali lipat agar promosi tempat-tempat wisata bagi wisatawan meningkat.

Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Husain Abdullah memaparkan, menurut JK, pemerintah akan melakukan peningkatan biaya promosi pariwisata di Indonesia. Peningkatan itu yakni sebesar 3 kali lipat.

"Akan ada peningkatan biaya promosi sebanyak 3 kali lipat dari Rp 250 milliar menjadi Rp 1,2 triliun, naiklah sekian kali lipat," kata Husain di kantor wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).

Husain menjelaskan, biaya promosi pariwisata dinaikkan hingga 3 kali lipat agar promosi tempat-tempat wisata bagi wisatawan mancanegara dan domestik meningkat. Dengan itu diharapkan pendapatan pelaku sektor pariwisata utamanya perhotelan yang menurun akibat kebijakan pengetatan anggaran oleh pemerintah bisa segera terganti.

"Karena (wisman) kita kan baru 9,5 juta jadi target 20 juta, caranya itu tadi promosi tetapi yang paling penting adalah efisiensi ini diharapkan untuk menggenjot semua pembangunan infrastruktur," jelas Husain.

Pengetatan anggaran yang dilakukan pemerintah, mulai dari pengurangan subsidi BBM hingga batasan melakukan rapat di hotel-hotel, dilakukan agar pemerintah punya dana untuk menggenjot pembangunan di sektor infrastruktur.

"Jadi pengetatan efisiensi pemerintah itu mulai dari harga BBM dan seterusnya sehingga nantinya ada anggaran di tahun depan ini Rp 250 triliun itu untuk memperbaiki infrastruktur jalan tol, bandara dan macam-macam. Jadi Pak Wapres menekankan, mengingatkan mungkin ini kebijakan akan berdampak secara bertahap, tetapi dalam jangka panjang itu akan memacu kembali hunian-hunian hotel," imbuh Husain.

Baca juga:
Pesona pondok-pondok kerucut Wae Rebo yang jadi perhatian dunia
Unik, pantai di Flores ini pasirnya ditaburi batu-batu hijau
Slogan
30 Pulau di Kepulauan Seribu terancam hilang
Tarik wisatawan, Pulau Tidung buat penangkaran Ikan Paus
Sektor pariwisata dan manufaktur andalan Jokowi genjot ekonomi