Polda Sulsel petakan kerawanan Pilkada, 3 daerah jadi perhatian

Menghadapi Pilkada serentak di 12 kabupaten dan kota serta Pilgub pada Juni 2018 mendatang, Polda Sulsel telah melakukan pemetaan kerawanan. Hasilnya, hingga saat ini semua daerah masih relatif meski ada daerah-daerah tertentu yang menjadi atensi karena punya sejarah keributan saat Pilkada.

Menghadapi Pilkada serentak di 12 kabupaten dan kota serta Pilgub pada Juni 2018 mendatang, Polda Sulsel telah melakukan pemetaan kerawanan. Hasilnya, hingga saat ini semua daerah masih relatif meski ada daerah-daerah tertentu yang menjadi atensi karena punya sejarah keributan saat Pilkada.

"Dari hasil pemetaan yang dilakukan, kami tidak menyatakan daerah ini merah atau tidak karena semuanya masih relatif. Masih berkembang sewaktu-waktu. Yang penting adalah bagaimana mengantisipasi secara dini, embrio-embrio yang ada diantisipasi sehingga saat pelaksanaan Pilkada nanti bisa berlangsung aman," kata Karo Ops Polda Sulsel Kombes Pol Staphen Napiun saat ditemui di sela-sela kegiatan sinergitas TNI dan Polri di Lapangan Karebosi, Makassar, Rabu, (25/10).

Ditanya mengenai daerah-daerah yang berpotensi atau rawan bentrok, Staphen Napiun mengatakan, sementara ini memang ada tiga daerah yang menjadi atensinya. Sebab tiga daerah tersebut punya sejarah atau rekam jejak bermasalah pada Pilkada sebelumnya.

"Tiga daerah rawan yang menjadi atensi kita adalah Kota Palopo, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone. Khusus di Kabupaten Gowa (bertetangga dengan Makassar) memang tidak ada Pilkada atau pemilihan bupati di sana tapi ada Pilgub Sulsel. Di daerah Gowa ini berpotensi berkumpulnya konsentrasi massa dari para pasangan-pasangan calon atau paslon. Jadi kami akan lakukan pendekatan dengan paslon-paslon dan koordinator-koordinator massa," katanya.

Mengenai jumlah personel yang akan diturunkan untuk mengamankan Pilkada dan Pilgub, dia mengatakan totalnya sekitar 13.650 personel. Mereka berasal dari Polda Sulsel dan Polres-polres yang ada.

Para personel itu mulai ditugaskan untuk pengamanan TPS hingga pasukan pemukul. Adapun anggaran pengamanannya sendiri, hingga saat ini pihak DPRD Sulsel belum memutuskan padahal usulan nilai anggarannya itu sejak September lalu.

"Kita usulkan total anggaran untuk pengamanan Pilkada sebesar Rp 203 miliar tapi tapi belum ketuk palu. Segera ketuk palu itu," katanya.

Dia mengatakan, menghadapi Pilkada tahun 2018 mendatang selain melakukan pemetaan kerawanan, juga telah mengikuti rapat koordinasi dengan seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia di Akademi Kepolisian (Akpol) yang dibuka langsung oleh Presiden RI.

"Di situ kita mendapatkan pengarahan dari Kapolri bahkan juga Panglima TNI dan semua jajaran yang ada. Termasuk dari ketua KPU dan ketua Bawaslu. Ini kita akan tindak lanjuti di Sulsel. Selasa depan kita akan melakukan pertemuan melibatkan KPU dan Bawaslu untuk menghadapi Pilkada," katanya.