Polda Sumbar Menindak 55.909 Pelanggar Prokes, Uang Denda Capai Rp56 Juta
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, penindakan itu dilakukan setelah terbitnya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru 2020 dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menindak 55.909 orang dalam operasi yustisi yang digelar di 19 kota dan kabupaten di daerah setempat sejak Oktober 2020. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, penindakan itu dilakukan setelah terbitnya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru 2020 dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.
"Total 55.909 tersebut diberi sanksi akibat melanggar protokol kesehatan (prokes)," kata Satake Bayu, Padang, Sabtu (24/4).
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana proses tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta? Adapun untuk tahapan tes kesehatan yang dijalani bakal cagub dan cawagub berlangsung sekitar 11 jam 20 menit, diawali USG Alcdomen, Nontgen Toone, pemeriksaan Lab dan Narkotika, penyakit dalam, Bedah Bedah Umum, Bedah Urologi, Bedah Ortepedi.Pemeriksaan Paru spirometri, THT-KL, MRI Brain Non Kontras, Neurologi Nerve Conduction Velocity, Pemeriksaan Mata, Jantung, Pembuluh Darah, dan diakhiri pemeriksaan gigi serta mulut.
-
Kenapa Relawan Pemuda Pemudi Sehati 08 mendukung Prabowo-Gibran? Ketua Pemuda Pemudi Sehati 08, Linda Setiawati mengatakan, pihaknya mendukung Prabowo-Gibran lantaran paslon nomor urut 02 tersebut memiliki program kerja yang pro terhadap anak muda.
Dia mengatakan sebanyak 53.204 orang diberikan sanksi sosial agar mereka jera dan tidak lagi melanggar aturan di masa adaptasi kebiasaan baru.
Kemudian 1.058 orang harus dipaksa petugas untuk menggunakan masker dan 885 orang diberikan sanksi tulisan. Selain itu 568 orang diberikan sanksi administrasi.
"Denda yang berhasil dikumpulkan dari pelanggaran tersebut Rp56.800.000," kata dia.
Sementara untuk pelanggaran yang dilakukan masyarakat 54.884 orang tidak menggunakan masker, 891 orang tidak mematuhi protokol dan 111 orang tidak melakukan isolasi mandiri.
Operasi yustisi sendiri telah menyasar 160,348 target di seluruh wilayah Sumatera Barat.
"Ada 54.951 orang, 105.254 tempat dan 143 kegiatan," kata dia.
Ia mengatakan operasi yustisi akan terus digelar untuk meminimalkan penyebaran Covid-19.
Selain itu pihaknya mengajak masyarakat agar sadar akan bahaya pandemi ini dan hanya dengan protokol kesehatan yang baik dapat dicegah.
"Kita terus berikan sosialisasi dan penindakan agar menimbulkan efek jera," kata dia.
Baca juga:
Viral Kerumunan Pesta di Hotel, Gubernur Sumut Bakal Tegur Penyelenggara
DMI Ingatkan Masyarakat Tetap Tetap Patuh Prokes Saat Salat Tarawih
Nobar Final Piala Menpora di Garut yang Luput dari Pantauan Satgas
Kasus Covid Meningkat, Warga Banda Aceh Diimbau Patuhi Prokes
MUI: Menegakkan Protokol Kesehatan Bagian dari Ibadah