Polisi Bongkar Praktik Perdagangan Wanita Jadi PSK di Malaysia
Dari pengungkapan itu, dua orang wanita berhasil diamankan di area terminal 2 keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta.
Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengungkap praktik perdagangan orang yang akan dijadikan pekerja seks komersil (PSK) ke luar negeri.
Dari pengungkapan itu, dua orang wanita berhasil diamankan di area terminal 2 keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta.
- Polisi: Pesawat Jatuh di BSD Tangsel dari Tanjung Lesung akan Kembali ke Bandara Pondok Cabe
- Tersangka Baru Kasus Wanita dalam Koper Ternyata Adik Kandung Pelaku
- Penampilan Sok Gagah Perwira Polisi Palsu Penipu Wanita, Ketemu Kombes Asli Tertunduk Lesu
- Sosok Basaria Panjaitan, Perempuan Pertama Asal Batak yang Terpilih Jadi Komisioner KPK
Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta, Kompol Reza Fahlevi menjelaskan, dua wanita yang diamankan pihaknya itu terdiri dari satu calon pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural serta penyalur tenaga kerja.
Calon PMI non-prosedural tersebut, lanjut Reza, yakni wanita berinisial SM, kemudian penyalur tenaga kerja inisial IS (27) yang diketahui berdomisili di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
"SM dan IS diamankan pada 13 Juni 2024 lalu di area keberangkatan Internasional Terminal 2 Bandara Soetta," terang Kasat Reskrim Polresta Bandara, Kompol Reza Pahlevi.
Dia menegaskan bahwa pengungkapan kasus perdagangan orang untuk dijadikan PSK ke Malaysia ini dapat dilakukan berkat informasi masyarakat terkait keberangkatan satu calon PMI non-prosedural ke Malaysia melalui Terminal 2 Bandara Soetta.
"IS (27) sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan saat ini sudah ditahan di Polresta Bandara Soetta untuk proses penyidikan lebih lanjut," jelas dia.
Akibat perbuatannya itu, IS dijerat Pasal 10 Juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
"Dan atau Pasal 81 Jo Pasal 69 dan atau Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," jelasnya.