Polisi buru pemasang spanduk khilafah berlogo PKS di jembatan penyeberangan
Polisi mengusut pemasangan spanduk Khilafah Islamiyah disertai logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Spanduk-spanduk itu terpasang di JPO Bekasi, Depok, dan Serpong.
Polisi mengusut pemasangan spanduk Khilafah Islamiyah disertai logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Spanduk-spanduk itu terpasang di JPO Bekasi, Depok, dan Serpong.
"Itu sedang diselidiki siapa yang memasang. Itu kan ada di beberapa JPO. Ditemukan ada di Bekasi," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (7/6).
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Apa hukuman yang dijatuhkan kepada PSIS Semarang? Hukuman bertanding tanpa penonton dikeluarkan langsung oleh PSSI selaku induk sepak bola Indonesia. Berdasarkan surat dari PSSI, PSIS Semarang dianggap melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2023 karena terjadi pengulangan kejadian yang sama yaitu keributan antara suporter PSIS Semarang dengan suporter klub tamu. Keributan itu menyebabkan adanya korban luka-luka dan hal itu diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Setyo belum bisa memastikan ada unsur pidana dalam pemasangan spanduk tersebut. Namun yang pasti, kata dia, perizinan pemasangan spanduk merupakan ranah pemerintah daerah.
"Masang itu harus ada izin, itu kewenangan Satpol PP, bukan Polri. Kita ingin tahu yang masang-masang itu siapa. Kan tanpa izin, bikin resah masyarakat juga itu," tuturnya.
Spanduk Khilafah Islamiyah dengan logo PKS sempat menghebohkan warga Depok, Jawa Barat pada awal Mei 2018. Spanduk serupa juga sempat terpasang di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada akhir Mei 2018.
Spanduk-spanduk tersebut telah dilepas. PKS mengklaim, pemasangan spanduk tersebut merupakan fitnah yang bertujuan untuk menjatuhkan partainya.
Baru-baru ini, spanduk serupa juga terlihat terpasang di JPO di wilayah Serpong, Tangerang Selatan.
Reporter: Nafiysul Qodar
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bikin warga resah, spanduk seruan khilafah di kawasan BSD dicopot
Demokrat sebut penolakan Prabowo jadi capres cuma statement sepihak Mardani Ali Sera
Polisi jamin proses laporan Faizal Assegaf terhadap petinggi PKS
Golkar lihat koalisi keumatan hanya sebatas wacana
Video klip #2019GantiPresiden dirilis, begini aksi Amien Rais & Fadli Zon
Bertemu Rizieq, Ketua Fraksi PKS sebut hanya silaturahmi biasa