Politisi PKB sebut MKD tak responsif jika tak segera proses Setya Novanto

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyayangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum juga memproses kasus pelanggaran etik dari Ketua DPR Setya Novanto. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bahkan menilai MKD tidak responsif jika tidak segera menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran etik pada Setya Novanto.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyayangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum juga memproses kasus pelanggaran etik dari Ketua DPR Setya Novanto. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bahkan menilai MKD tidak responsif jika tidak segera menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran etik pada Setya Novanto.

"Cuma harus segera rapat, kalau enggak rapat berarti MKD ini enggak responsif ini. Harus segera rapat bikin pertemuan temanya ini, kalau tidak rapat enggak responsif berarti," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Dia menuturkan seharusnya MKD segera mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Setya Novanto. Sebab, kasus korupsi proyek e-KTP yang telah menimpa Ketua Umum Partai Golkar itu tengah menjadi sorotan publik. Maka, kata Lukman, MKD harus selesaikan dengan cepat proses etik tanpa harus mengikuti keputusan internal Partai Golkar.

"Itu saya selalu katakan kita hormati mekanisme internal Partai Golkar. Tetapi Golkar juga harus menghormati mekanisme internal yang ada di DPR," ucapnya.

Sebelumnya Ketua MKD Sufi Dasco Ahmad mengatakan bahwa saat ini MKD terus memproses kasus pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto. Saat ini pihaknya masih mencari waktu yang tepat untuk menggelar rapat konsultasi antar fraksi. Dia sempat juga menegaskan bahwa MKD akan memproses kasus tersebut secara independen dan tidak diintervensi dari pimpinan DPR.

"Ya iya dong. Pimpinan dewan enggak bisa (Intervensi)," ucap Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Dia juga sempat menegaskan bahwa MKD selalu membedakan kontes antara mekanisme DPR dan juga partai. Dasco juga tidak mempermasalahkan Golkar yang masih terus bersikeras untuk mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

"Ya kalau kita kan ada, memang di luar partai kan. Sehingga keputusan partai ya silakan keputusan partai, enggak apa-apa," katanya.