Politisi PKS Nilai Jaksa Agung Baiknya Diisi Figur Nonpartai
Politisi PKS Nilai Jaksa Agung Baiknya Diisi Figur Nonpartai. Nasir menyebut ada minusnya pula jika jaksa karier diangkat menjadi Jaksa Agung. Figur itu disebut bakal resistan terhadap kritik yang menyerang institusinya.
Politisi PKS Nasir Djamil menilai kursi Jaksa Agung sebaiknya diserahkan kepada figur nonpartai politik. Dia mendukung jaksa karier yang mengisi kursi Jaksa Agung berikutnya.
"Karena masalah hukum ini masalah sensitif, karena hukum ini menyangkut dengan keadilan dan kepastian dan kemanfaatan. Jadi sangat-sangat dibutuhkan figur yang betul-betul berasal dari institusi tersebut," ujarnya saat dihubungi, Rabu (31/7).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kenapa Jokowi panggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang Jokowi lakukan di Gudang Beras Bulog Pematang Kandis? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
Namun, Nasir menyebut ada minusnya pula jika jaksa karier diangkat menjadi Jaksa Agung. Figur itu disebut bakal resistan terhadap kritik yang menyerang institusinya. Namun, kalau latarbelakang politisi, bakal ada politik balas budi kepada partai yang menempatkannya.
"Apalagi kalau dia seorang politisi atau dia pernah sebagai anggota parpol dan tentu dia merasa berjasa dengan ketua umumnya karena ketumnya lah yang memfasilitasi dan menempatkan dia di situ," ucapnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu menyarankan Presiden Joko Widodo memotong dilema tersebut. Jokowi harus memberikan agenda dan mengawasi langsung kerja Jaksa Agung. Apalagi Jokowi yang langsung menunjuk Jaksa Agung.
"Maka presiden harus mengawasi langsung, apalagi tupoksinya kejaksaan. Jadi memang pertama presiden harus menetapkan agenda apa yang harus dia lakukan di tubuh kejaksaan," jelasnya.
Nasir juga menyarankan Jokowi tidak mengisi pos kementerian bidang ekonomi dengan tokoh partai politik. Namun, Nasir pesimis lantaran partai pengusung Jokowi cukup gemuk. Sehingga bakal sulit membagikan jatah
"Tetapi terus terang aja, ini kepala presiden mumet tujuh keliling ini. Pusing dia ini, pusing kali dia, ditekan sana ditekan sini, walaupun kita lihat dia senyam senyum, itu pening kepalanya, gimana ini. Pertama jumlah partai koalisi minta berapa, kedua orangnya punya kapasitas enggak. Iya kan, pening dia ini," katanya.
Baca juga:
Dahnil Tegaskan Prabowo Tak Pernah Sodorkan Nama Menteri Pada Jokowi Maupun Mega
Susun Kabinet, Jokowi Akan Minta Masukkan Ma'ruf dan JK
Ketua DPP PKB Sebut Jokowi Libatkan JK dan Ma'ruf dalam Susun Kabinet
PKB Minta PKS Jangan Dikte Jokowi Soal Penyusunan Kabinet
PDIP Soal Kabinet: Jokowi Masih Konsentrasi Selesaikan Program yang Sekarang
Gerindra Bantah Setor Nama ke Jokowi