Ketum Jarnas 98 Kritisi Partai Bakal Gabung Prabowo, Singgung Duri Dalam Daging

Menuver politik mulai terlihat jelas usai KPU menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Isu seputar jatah kabinet menjadi fokus utama partai-partai besar.

Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis '98 (Jarnas '98) Sangap Surbakti menyambut baik, kabar bergabungnya partai pengusung Anies-Muhaimin serta Ganjar-Mahfud MD ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran.

"Kalau parpol pengusung lawan politik Prabowo mengambil sikap politik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo, ya bagus lah. Dengan demikian, perselisihan antaranak bangsa yang terjadi selama Pilpres bisa disudahi, dan persatuan bangsa semakin erat. Namun, yang terpenting mereka tak memiliki kepentingan politik terselubung yang dapat merusak agenda pemerintahan Prabowo-Gibran" kata Sangap yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, Kamis (25/4).

"Prabowo-Gibran saat berkontestasi di Pilpres itu tentunya sudah menyiapkan bermacam hal, seperti program pemerintahan, orang yang tepat dan berpengalaman dalam menjalankan program itu, dan sebagainya. Nah, kalau parpol pengusung lawan politik itu ingin bergabung dengan memberi tawaran para kadernya untuk masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran, ini bisa merusak program pemerintah yang telah dirancang dengan baik. Mereka saja di awal Pemilu sudah tak selaras," tegas Tokoh pergerakan aktivis mahasiswa '98 yang terafiliasi di Forum Kota (Forkot) itu.

"Yang pernah diperiksa KPK jangan diakomodir, karena bisa menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo-Gibran" tukas Sangap.

Bagi Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejaherakan rakyat. Sebab, lanjut Sangap, masyarakat memilih Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden sekaligus sudah percaya sepenuhnya bahwa kedua figur tersebut sudah memiliki orang yang tepat dalam menjalankan program pemerintahan yang dapat mensejahterakan rakyat.

"Jadi, bergabung dengan pemerintahan sejatinya jangan diartikan bisa menempatkan kadernya di Kabinet. Karena, hal itu sepenuhnya hak prerogratif Prabowo-Gibran yang dipercaya masyarakat untuk memimpin Indonesia. Tentunya, Prabowo tak mau mengecewakan rakyat," tutur Sangap.

"Bila ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka parpol tersebut jangan maksa minta jatah menteri, ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan prabowo, dan fraksinya di DPR wajib dukung kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran," tandas Sangap.