Politisi PPP akui dipanggil KPK terkait dana haji 2012

"Bukan saya saja anggota Komisi VIII yang sudah dipanggil KPK," kata Hasrul.

Setelah ramai kabar soal rasuah pelaksanaan Haji, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki pengelolaan dana penyelenggaraan ibadah haji pada 2012 di Kementerian Agama. Diam-diam, lembaga antirasuah itu mulai menelusuri dugaan penyimpangan penetapan biaya beribadah ke Tanah Suci itu.

Hal itu diungkap oleh salah satu Anggota Komisi VIII, Hasrul Azwar , saat dikonfirmasi hari ini. Politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengakui telah dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan tersebut.
 
"Betul, yang pertama saya dipanggil sebagai anggota Komisi VIII. Dan dalam penyelidikan itu bukan saya saja anggota Komisi VIII yang sudah dipanggil KPK," kata Hasrul kepada merdeka.com saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (5/2).

Namun, Hasrul enggan mengungkap siapa lagi rekan sejawatnya yang dipanggil KPK dalam penyelidikan itu. Dia mengatakan tidak etis jika hal itu diungkap.

"Aduh jangan dong. Enggak etis kalau saya sebutkan. Itu kan etika," ujar Hasrul.

Hasrul mengakui dicecar oleh penyidik soal mekanisme penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dia melanjutkan, sesuai amanat Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama membentuk panitia kerja masing-masing buat menentukan biaya ibadah Haji.

"Nah nanti kita rapat buat menentukan ongkos haji antara Komisi VIII dan Kementerian Agama," sambung Hasrul.

Hasrul memaparkan, saat pembahasan penetapan itu, Menteri Agama Suryadharma Ali turun langsung. Selain itu, Suryadharma ditemani oleh Direktur Jenderal Haji (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh). Jabatan itu saat ini diduduki oleh Anggito Abimanyu.

"Di situ ada Dirjen Haji (PHU-Penyelenggaraan Haji dan Umroh). Ada Menteri Agama juga. (Yang ditanya soal penetapan ongkos ibadah Haji) 2012," ucap Hasrul.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengakui mereka sedang menyelidiki soal rasuah biaya haji di Kementerian Agama. Tetapi, dia enggan memberikan informasi lebih rinci.

"Iya memang sedang ada penyelidikan (biaya ibadah haji)," tulis Johan melalui pesan singkat.

Baca juga:
KPK buka penyelidikan pengelolaan dana haji di Kemenag
Kementerian Agama usul daftar haji bisa melalui bank
Kemenag bantah tak jalankan rekomendasi KPK soal haji
Pelayanan haji masih perlu dibenahi
Komisi VIII minta Kemenag transparan soal dana haji