Polri Diminta Berantas Kejahatan Pembakaran Hutan
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri memberantas kejahatan pembakaran hutan. Ia sepakat bahwa kejadian tersebut bukan menjadi bagian dari bencana alam.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri memberantas kejahatan pembakaran hutan. Ia sepakat bahwa kejadian tersebut bukan menjadi bagian dari bencana alam.
Hal itu juga sebagai dukungan terhadap Polda Kalimantan Selatan yang tengah menyelidiki kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
KPR Kilat BRI itu apa? Sebagai informasi, program KPR Kilat BRI adalah pembiayaan KPR BRI dengan jangka waktu pendek sampai dengan 5 tahun.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang diharapkan dari Kaukus Air di DPR RI? Putu berharap, kaukus yang diprakarsai oleh para anggota dewan di periode ini bisa terus memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih tak sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar nanti.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
“Ini kondisinya sudah darurat, tidak bisa ditawar lagi. Yang membakar hutan harus ditindak dan diusut tegas. Mau itu perorangan atau perusahaan, tangkap sampai ke atas-atasnya. Karena ini jelas-jelas kejahatan, bukan bencana alam. Jadi Polri harus berantas,” ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (3/7).
Lebih lanjut, Sahroni meminta seluruh Polda untuk bersiaga penuh atas potensi karhutla di wilayah masing-masing. Terlebih bagi Polda yang wilayahnya sudah memiliki track record sebagai daerah rawan terjadi kebakaran.
“Seluruh Polda harus siaga penuh untuk tangani karhutla di wilayah tugasnya masing-masing. Sistem pencegahan dan penanganannya harus dipastikan taktis, responsif, dan up to date. Seperti pemantauan lahan menggunakan drone yang bisa lebih dioptimalkan lagi,” tambahnya.
Politikus Partai Nasdem ini menambahkan, kebakaran hutan berdampak buruh terhadap lingkungan, termasuk kesehatan masyarakat.
“Karhutla ini dampaknya sangat luar biasa buruk. Baik itu dari segi lingkungan, kualitas udara, sampai kesehatan masyarakat sekitar. Asap hasil pembakaran yang dihasilkan jelas sangat berbahaya. Jadi jika sengaja dibakar, berarti pelaku sama saja mencelakai seluruh masyarakat di daerah situ,” pungkas Sahroni.
(mdk/hrs)