Polri Gagalkan 621 Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Selama 2024
Listyo mengatakan, peningkatan jumlah penyelesaian perkara turut mempengaruhi menurunnya angka korban TPPO.
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengungkap keseriusan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Dia melaporkan, terjadi peningkatan penyelesaian kasus pada 2024.
"Sepanjang tahun 2024 kami berhasil menyelesaikan 621 perkara atau naik 331 perkara (114%) jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 290 perkara," kata dia saat rilis akhir tahun 2024, Selasa (31/12).
- Polri Bakal Tindak Tegas Pidana dan Etik Anggota Tak Netral di Pilkada Serentak 2024
- Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan Gugatan Hasil Pilpres 2024 di MK
- Polri Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024
- Kapolri Ungkap 290 Kasus TPPO Sepanjang 2023, Naik 339 Persen Dibanding 2022
Listyo mengatakan, peningkatan jumlah penyelesaian perkara turut mempengaruhi menurunnya angka korban TPPO.
"Pada tahun 2024 terdapat 1.794 korban atau menurun 1.306 orang (42%) dibandingkan tahun 2023 sebanyak 3.104 orang," ujar dia.
Adapun, beragam modus yang berhasil diungkap sepanjang tahun 2024 yaitu TPPO jaringan Jerman dengan 5 tersangka dan 110 korban serta TPPO jaringan Australia dengan 2 tersangka dan 50 korban.
Listyo berharap upaya pemberantasan TPPO bersama stakeholder terkait, diharapkan mampu mengurangi dan menutup celah-celah jalur ilegal yang dijadikan jalur penyelundupan orang.
"Sehingga dapat mengurangi pendapatan negara, serta menjadi jalur penyelundupan berbagai jenis barang ilegal lainnya," ujar dia.
Disisi lain, Listyo juga membeberkan penegakan hukum terhadap kejahatan perempuan, anak maupun kelompok rentan lainnya.
Dia menyebut, terdapat 23.699 perkara pada tahun 2024. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3.344 kasus atau 12,3% jika dibandingkan tahun 2023. Adapun jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan tahun 2024 yaitu KDRT sebanyak 11.028 perkara.
"Dan Polri berhasil menyelesaikan sebanyak 12.374 perkara atau 52,2%," ujar dia.