Polri ingatkan media menjaga kesejukan pesta demokrasi
Polri ingatkan media menjaga kesejukan pesta demokrasi. Polri berharap media dapat berliterasi dengan baik supaya tak tercampur dengan hantu hantu penyebar berita palsu.
Polri membentuk empat tim satuan petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Tim itu di antaranya satgas manajemen sosial, anti politik uang, satgas kemitraan dan media serta satgas nusantara.
"Dari satgas itu ada 4 sub satgas. Ada sub satgas manajemen sosial gunanya untuk mengajak komponen masyarakat untuk mengadakan kegiatan yang menyampaikan pesan-pesan sejuk," kata Karopenmas Polri Brigjen Mochammad Iqbal dalam diskusi hantu hoax dalam pemberitaan media di hotel Oria, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa yang dimaksud dengan Pilkada? Pilkada adalah proses demokratis di Indonesia yang memungkinkan warga untuk memilih pemimpin lokal mereka, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya.
Iqbal melanjutkan, dari subsatgas kemitraan fungsinya hampir sama dengan satgas manajemen sosial. Kemudian dari subsatgas media, Polri akan ikut berkontribusi untuk menyaring berita-berita saat Pilkada.
"Manajemen media juga akan saya kelola, ikut ambil bagian agar temen-temen tidak terjebak dengan hoax. Ada formula khusus kepolisian untuk merangkul media, ini salah satu cooling system. Terakhir ialah subastgas penegakkan hukum. 85 persen adalah preventive approach, 15 coercive approach. Mabes perintahkan untuk lakukan ini," kata Iqbal.
Menurut Iqbal, media memiliki kontribusi yang sangat penting untuk menyejukkan pesta demokrasi. Polri berharap media dapat berliterasi dengan baik supaya tak tercampur dengan hantu hantu penyebar berita palsu.
"Saya kira media, pewarta, memiliki kontribusi sangat besar untuk memperkuat cooling system terhadap apa yang kami lakukan, jangan sampai malah bercampur dengan hantu-hantu (hoaks) ini. Walaupun memang ada kebebasan, tapi luar biasa media ini memengaruhi persepsi publik. Luar biasa," ujarnya.
Mantan Kapolrestabes Surabaya ini juga mengungkapkan saat ini terdapat media mainstream yang telah terjebak dalam pemberitaan hoaks. Dia juga menyarankan baiknya media mengutamakan akurasi dibanding kecepatan. Sehingga tak hanya menekankan lomba adu cepat yang isinya belum tentu valid. "Link (berita naik) saya duluan, yang lain contoh nanti amburadul semua itu," ucapnya.
Kendati demikian, Iqbal mengatakan, bahwa media merupakan partner divisi Humas Polri yang paling penting dalam pesta demokrasi. Namun, Polri tetap menegakkan hukum jika media keluar dari jalur.
"Divisi Humas adalah mitra media untuk menyejukkan pesta demokrasi. Tetapi kita lakukan penegakkan hukum dengan masif juga Patroli siber, 24 hours, orangnya saya betul-betul ajeg melihat konten. Kita langsung lakukan imbauan," pungkasnya.
Baca juga:
Jenderal Tito tegaskan Polri netral dalam Pilkada Serentak 2018
Kapolri bahas persiapan pengamanan Pilkada 2018 dengan Komisi III DPR
Fadli Zon: Tidak ada dasarnya Wiranto meminta KPK tunda proses hukum
Mantan Legislator enam periode perjuangkan kemenangan NH-Aziz
Sudirman: Korupsi itu kuno dan akan ditinggalkan
Butuh langkah konkret agar melawan hoaks tak sebatas slogan
Ketua MPR sinyalir OTT kepala daerah terus terjadi jika biaya Pilkada masih tinggi