Polri Minta Jasa Ekspedisi Hentikan Distribusi Tabloid Indonesia Barokah
Menurut Dedi, langkah tersebut dipilih untuk meminimalisasi kegaduhan yang ditimbulkan dari konten tabloid tersebut. Apalagi tabloid itu disebut-sebut menyudutkan salah satu pasangan capres-cawapres.
Polri meminta perusahaan ekspedisi seperti PT Pos Indonesia menghentikan pendistribusian Tabloid Indonesia Barokah. Polri juga mengimbau pengurus pesantren atau masjid yang menerima kiriman tabloid tersebut dalam jumlah besar untuk tidak disebarkan ke masyarakat luas.
"Pihak pos sepakat di-hold kepada alamat-alamat yang dituju. Yang sudah terlanjur didistribusikan ke masjid dan ponpes, Bhabinkamtibmas sudah proaktif mengimbau untuk tidak disebarluaskan sambil menunggu rekomendasi dan analisa komprehensif dari Dewan Pers," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Senin (28/1).
-
Apa yang dilakukan Polda Bali untuk menindaklanjuti berita hoaks tersebut? Penelusuran "Kami juga sudah berkoordinasi dengan Sibercrim Ditreskrimsus Polda Bali, untuk melacak akun tersebut," katanya.
-
Kapan survei Litbang Kompas tentang citra Polri dilakukan? Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini.
-
Mengapa netizen heboh dengan kabar tersebut? Postingan tersebut langsung membuat heboh netizen, terutama para penggemar dan pengikutnya di Instagram.
-
Bagaimana tanggapan Polri terkait kasus Aiman Witjaksono? "Nanti kita konfirmasi dengan Polda Metro, yang jelas bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, sehingga prosedur hukum juga berjalan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Bareskrim Polri, Selasa (5/12).
-
Apa isi dari surat kabar *Bataviasche Nouvelles*? Mengutip dari berbagai sumber, isi konten tulisan yang ada di surat kabar Bataviasceh Nouvelles ini mayoritas adalah iklan. Ada pula beberapa terbitannya juga memuat aneka berita kapal dagang milik VOC.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
Menurut Dedi, langkah tersebut dipilih untuk meminimalisasi kegaduhan yang ditimbulkan dari konten tabloid tersebut. Apalagi tabloid itu disebut-sebut menyudutkan salah satu pasangan capres-cawapres.
"Karena itu nanti bisa multi interpretasi dari masyarakat tertentu, jadi kita ambil langkah-langkah progresif bekerja sama dengan PT Pos, Ponpes, takmir masjid, dan aparat setempat," tuturnya.
Terkait hal ini, Polri telah membentuk tim untuk mengkaji laporan yang dilayangkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Polri juga belum bisa bergerak lebih jauh karena masih menunggu rekomendasi dari Dewan Pers.
""Kalau pelanggaran jurnalistik (cukup) Dewan Pers yang menangani, kalau tidak ada pelanggaran jurnalistik diserahkan ke Polri. Polri nanti akan kaji juga konten di tabloid tersebut," ucap Dedi.
Reporter: Nafiysul Qodar
Baca juga:
Bareskrim Bentuk Tim Usut Kasus Tabloid Indonesia Barokah
Moeldoko Minta Tak Saling Tuduh Sosok Dalang di Balik Tabloid Indonesia Barokah
Moeldoko Sebut Tabloid Indonesia Barokah Rusak Demokrasi
Ipang Wahid: Demi Allah Saya Bukan Pembuat Tabloid Indonesia Barokah
Ini Alasan Ipang Wahid Tak Polisikan Kubu Prabowo
TKN Minta BPN Tak Asal Tuding Ipang Wahid Terlibat Tabloid Indonesia Barokah