Polri Turun Tangan Kawal Solar Bersubsidi Agar Tepat Sasaran
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah sedang menyusun langkah-langkah menangani kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi di luar Jawa, seperti Lampung dan beberapa wilayah lainnya.
Polri turun tangan mengatasi kelangkaan solar bersubsidi di berbagai wilayah, khususnya luar pulau Jawa. Polri akan menggandeng pihak terkait.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto menyatakan, pihaknya telah membahas masalah tersebut bersama kementerian dan lembaga terkait.
-
Dimana Subsidi Tepat JBT Solar diuji coba? Subsidi Tepat JBT Solar sudah diuji coba sejak tahun 2022 dan berjalan secara nasional di 514 Kota dan Kabupaten untuk penggunaan QR Code pada Bulan Juli 2023 lalu.
-
Siapa yang akan menentukan kriteria pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi? Rencananya, kriteria pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi akan ditentukan berdasarkan Cubicle Centimeter (CC).
-
Kapan Pertamina Patra Niaga menjalankan program Subsidi Tepat untuk JBT Solar? Subsidi Tepat JBT Solar sudah diuji coba sejak tahun 2022 dan berjalan secara nasional di 514 Kota dan Kabupaten untuk penggunaan QR Code pada Bulan Juli 2023 lalu. Sepanjang tahun 2023, hampir 14 juta KL transaksi Solar sudah tercatat secara digital.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
"Kemarin Senin 4 April 2022 baru selesai rapat dengan kementerian dan lembaga terkait. Polri akan mengawal subsidi (solar) harus tepat sasaran," tutur Pipit saat dikonfirmasi, Rabu (6/4).
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah sedang menyusun langkah-langkah menangani kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi di luar Jawa, seperti Lampung dan beberapa wilayah lainnya.
"Kemarin Bapak Presiden sudah memberikan instruksi supaya ini segera diantisipasi untuk kelangkaan solar ini. Dan terus akan dilakukan pemantauan-pemantauan. Dan kepada menteri dan lembaga terkait ini diminta untuk terus melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan ketersediaan solar ini," tutur Ma'ruf di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/3).
Ma'ruf menyatakan, strategi penanganan itu akan segera rampung dan diumumkan ke publik. Hal tersebut tentu demi menjawab keresahan masyarakat, termasuk para pelaku usaha distribusi logistik.
"Saya kira tunggu saja nanti beberapa, hari ini mungkin ada beberapa yang nanti akan diumumkan langkah-langkah yang seperti apa. Sekarang sedang digodok," kata Ma'ruf.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Penggunaan Solar Capai 95 Persen dari Total Konsumsi
Penjualan Pertamax dan Solar Diperkirakan Turun saat Ramadan
Pertamina: Pasokan Kembali Lancar, Stok Solar dan Pertalite dalam Posisi Aman
Pemerintah Jamin Stok BBM, Warga Riau: Aman Apanya, Orang masih Antre Solar
Kendaraan Pemerintah Hingga Mobil Mewah Seharusnya Dilarang Isi BBM Subsidi
Polisi Bongkar Penimbunan Solar di Bengkulu, Tangkap 6 Pelaku dan Sita 1,3 Ton