PPATK Sebut Marak Dugaan Korupsi APBD dan Dana Otsus Papua
Dia menegaskan, hal tersebut perlu menjadi perhatian lantaran berdasarkan data statistik, tingkat kemiskinan di Papua dan Papua Barat terbilang jauh dari rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Yakni sekitar 27, 5 persen untuk Papua Barat dan sekitar 22,17 persen di Papua.
Ketua PPATK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya sangat memperhatikan APBD dan Dana Otsus Papua dan Papua Barat. Dengan jumlah anggaran yang terbilang besar, seharusnya masyarakat Papua dapat lebih sejahtera dibanding penduduk di daerah lain.
"Kalau kita pahami bahwa sebetulnya APBD Papua secara keseluruhan cukup besar, rata-rata di atas Rp14 triliun dan juga Otsus di atas Rp8 triliun. Nah ini jumlah yang tidak sedikit saya kira, di dalam konteks kalau kita membandingkan dengan penduduk Papua yang hanya berjumlah tiga jutaan," katanya dalam video yang dibagikan ke awak media, Kamis (24/6).
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Bantuan apa yang disalurkan Kementan untuk masyarakat Papua? Kementan merespons cepat adanya cuaca ekstrem yang mengakibatkan 6 warga Puncak Papua meninggal dunia. "Kami sampaikan terimakasih karena kementan memberi bantuan terhadap masyarakat terdampak cuaca ektrem secara cepat. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di tiga distrik yang terdampak yaitu Agandugume, Lambewi dan Oneri," ujar Darwin di Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Puncak, Jalan Haetubun Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Senin (7/8).
-
Kodok baru apa yang ditemukan di Papua Barat? Spesies baru itu dikenali berbeda berdasarkan ukuran, warna, bentuk tubuh, dan garis-garis di tangannya.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Siapa yang memimpin penyerahan bantuan 'Kemendag Peduli' di Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Dia menegaskan, hal tersebut perlu menjadi perhatian lantaran berdasarkan data statistik, tingkat kemiskinan di Papua dan Papua Barat terbilang jauh dari rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Yakni sekitar 27, 5 persen untuk Papua Barat dan sekitar 22,17 persen di Papua.
"Nah itu ada sesuatu hal yang salah menurut kita," jelasnya.
Hasil dari analisis dan pemeriksaan PPATK, lanjut Dian, menunjukkan bahwa terindikasi maraknya dugaan kegiatan korupsi atau transaksi keuangan yang mencurigakan di Papua dan Papua Barat.
"Dalam hal ini tentu saja adalah transaksi keuangan yang terkait dengan korupsi Papua, ini merupakan suatu hal yang harus kami sampaikan secara umum. Tentu saja karena kita tidak akan berbicara secara individual kasus,”ujarnya.
PPATK sendiri total sudah menyampaikan ke aparat penegak hukum, baik itu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, ada sekitar 82 hasil analisis dugaan korupsi yang melibatkan sekitar 52 orang.
"Ada beberapa kelompok orang yang terlibat di dalamnya, yang pertama terkait dengan pejabat politik daerah, yang kedua terkait dengan pejabat birokrasi daerah, kemudian berikutnya terkait dengan vendor atau rekanan pemerintah daerah, kemudian juga ada yayasan, kemudian juga ada organisasi masyarakat dan individu, dan ini memang menunjukkan bahwa persoalan di Papua ini tidak sederhana dengan wilayah yang demikian luas," terangnya.
Dian menyampaikan, pihaknya terbilang kesulitan dalam mendeteksi dugaan korupsi di APBD dan Dana Otsus Papua lantaran cakupan wilayah yang luas dan sistem pembayaran yang kurang terfasilitasi.
"Papua ini tidak sederhana, dengan wilayah yang demikian luas dan dengan sistem pembayaran yang masih berbasis kepada cash (tunai) itu tentu saja membuat Papua memerlukan penanganan tersendiri. PPATK dalam melaksanakan tugasnya ini tidak ringan," ungkapnya.
Menurutnya, pihaknya saat melakukan analisis dan pemeriksaan mesti lebih detail dalam setiap kasusnya. Menjadi fenomena umum di Papua bahwa banyaknya penggunaan terhadap transaksi tunai ini sangat rawan dugaan korupsi.
"Bisa dikatakan begitu karena salah satu persoalan kemungkinan besar adalah infrastruktur dan jaringan komunikasi dan lain sebagainya itu tidak sekuat di wilayah lain di Indonesia," jelas dia.
Dian berharap, penyaluran APBD dan Dana Otsus Papua hendaknya dapat dilakukan dengan cara yang lebih mengikuti tata kelola. Untuk itu, diperlukan pemerataan pembangunan fasilitas transaksi keuangan secara digital.
"Ada beberapa rekomendasi ketika kami melakukan analisis situasi Papua ini, bahwa memang ke depan harus memastikan bahwa pertama adalah terkait dengan penggunaan uang cash ini yang saya kira ke depan harus ada upaya bersama lembaga-lembaga terkait untuk bekerjasama, bagaimana meningkatkan semua infrastruktur yang ada terkait pembayaran yang sifatnya non tunai," tutupnya.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
DPR Bentuk Panja Bahas RUU Otonomi Khusus Papua
Mendagri Tito Soal Otsus Papua: Banyak Usulan Pemekaran Provinsi
Mendagri Evaluasi 20 Tahun Otsus Papua: APBD Besar Belum Berdampak Signifikan
Revisi Otonomi Khusus Papua Diminta Tak Hanya Sebagian
Bupati Merauke Usul Lumbung Pangan Nasional Saat Bicara Otsus Papua
Pansus Otsus Papua Sebut Rp1.000 Triliun Sudah Dikucurkan, Tapi Tak Dimaksimalkan