PPP Prediksi Reshuffle Kabinet pada Rabu Pon 1 Februari
Seperti kebiasaan Jokowi sebelumnya dalam mengambil keputusan penting. Rabu Pon berikutnya akan jatuh pada 1 Februari 2023.
PPP menduga Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Seperti kebiasaan Jokowi sebelumnya dalam mengambil keputusan penting. Rabu Pon berikutnya akan jatuh pada 1 Februari 2023.
"Biasanya kalau kita lihat catatan kemarin, reshuffle itu di hari Rabu Pon atau Rabu Pahing, Rabu Pahing kan kemarin sudah lewat. Rabu kemarin itu. Rabu Pon baru 1 Februari. Kita tunggu saja lah, gitu," ujar Waketum PPP Arsul Sani di DPR, Jakarta, Kamis (12/1).
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
Arsul mengatakan, PPP tidak masalah Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak. Menurutnya, PPP tidak ada masalah apapun alasan Jokowi mengganti menterinya.
"Apa yang menjadi basis reshuffle itu yang paling tahu adalah presiden apakah kinerja atau basis-basis yang lain lah. Misalnya alasan politik. Ya itu kita serahkan saja kepada presiden sebaiknya yang di luar itu artinya termasuk partai politik koalisi ya kita menunggu saja," ujar Arsul.
Partai-partai koalisi pemerintahan juga tidak dapat mendesak Jokowi untuk melakukan reshuffle. Hal ini hanya akan meruncingkan masalah di antar partai.
"Itu kita serahkan kepada presiden sebab kalau kita kemudian mendesak desakan atau menidak-tidakkan maka apa yang akan terjadi kemudian adalah perbedaan pendapat yang meruncing dan memanas di antara partai politik itu sendiri. Termasuk yang ada di koalisi pemerintahan," jelas Arsul.
Dia menambahkan, tidak ada aturan yang mengharuskan Presiden Jokowi untuk mengganti menterinya dengan alasan kinerja saja. Misal alasan politik juga tidak ada larangan. Semua menteri yang diangkat Jokowi sudah memahami siap diganti sesuai kebutuhan presiden.
"Yang jelas saya kira semua menteri itu pasti memahami bahwa suatu ketika diangkat kapan saja diberhentikan, kinerja itu. Itu kan kebutuhan presiden saja, kebutuhan itu apa? Termasuk kebutuhan kinerja, kebutuhan pertimbangan politik yang lain bisa jadi," jelas Arsul.
(mdk/ray)