PPP Sumut kubu Djan Faridz desak Yasonna cabut SK kepengurusan Romi
Pengunjuk rasa juga mendesak Presiden Jokowi sebagai atasan memberikan sanksi kepada Yasonna Laoly, bahkan mencopotnya.
Seratusan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kabupaten/kota se-Sumut dari kubu Djan Faridz menggelar demo di Kantor Kanwil Kemenkumhan Sumut, Jalan Putri Hijau dan Kantor DPW PPP Sumut, Jalan Raden Saleh, Medan, Senin (28/12). Mereka menuntut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung.
"Menkumham harus mencabut SK kepengurusan Romahurmuziy dan mengesahkan kepengurusan Djan Faridz, karena itu merupakan putusan Mahkamah Agung," kata Ketua DPW PPP Sumut, Aswan Jaya.
Menurut massa PPP, saat ini sudah lebih dari 21 hari kerja dari tanggal putusan MA yang dibuat pada 17 November 2015. Sesuai UU Administrasi Pemerintahan, pembatalan keputusan yang diperintahkan pengadilan maksimal 21 hari kerja.
"Jadi perbuatan Menkumham ini juga merupakan pelanggaran hukum," sambung Aswan.
Dalam demo ini, masing-masing ketua DPC PPP kabupaten/kota mendapat kesempatan menyampaikan orasinya. Mereka menuntut agar Menkumham melaksanakan putusan MA dan menaati UU Administrasi Pemerintah, yakni membatalkan dan mencabut SK kepengurusan Romahurmuziy.
Para pengurus PPP juga mengecam tindakan Menkumham Yasonna yang dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan. "Yasonna bikin malu anak Medan. Kalau tidak ada kepentingannya, berarti dia bodoh, tidak tahu hukum," kata Ketua DPC PPP Asahan Darwis Sirait.
Pengunjuk rasa juga mendesak Presiden Jokowi sebagai atasan memberikan sanksi kepada Yasonna Laoly, bahkan mencopotnya. "Jika putusan MA tidak juga dilaksanakan kami akan terus berunjuk rasa," sebut Aswan.
Baca juga:
Setya Novanto mundur bikin dua kubu di Golkar dan PPP ribut lagi
Kubu Romi bingung dilaporkan Djan Faridz cs ke Bareskrim
Djan Faridz bakal temui Jokowi, serahkan putusan MA soal PPP
Lapor ke Bareskrim, Djan sebut Romi palsukan surat mosi tak percaya
Puluhan pendukung PPP kubu Djan Faridz geruduk Gedung Kemenkumham
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Siapa yang bertugas sebagai PPDP dalam pemilu? Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
-
Kapan Mayjen Purn Sunarko ikut demo di KPU? Kedatangan Sunarko untuk menyampaikan protes terhadap hasil pemilu Pemilu 2024.Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko tidak ingin banyak bicara perihal salah mantan Danjen Kopassus ikut dalam barisan demo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.