Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Respons KPU
Usulan Prabowo ini lantaran biaya politik di Indonesia sangat mahal.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin merespons keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan Prabowo ini lantaran biaya politik di Indonesia sangat mahal.
Afif, sapaan akrab Mochammad Afifuddin, mengaku tak masalah dengan usulan kepala daerah dipilih DPRD. Dia menegaskan, pihaknya siap mengikuti aturan.
- PAN Dukung Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya Politik Pemilihan Langsung Sangat Tinggi
- Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Gagasan Realistis dan Lebih Maslahat
- Prabowo: Calon Kepala Daerah Terpilih Harus Bekerja Melayani Rakyat
- Respons PDIP soal Prabowo Sebut Bung Karno Tidak Hanya Milik Satu Partai Saja
"Kami sebegai penyelenggara (pemilu) ini, dalam konteks ini, akan menjalankan sebagaimana aturan saja," ucapnya saat konferensi pers terkait Perkembangan Pelaksanaan Pilkada, Jumat (13/12).
Afif mengatakan, sebetulnya kepala daerah dipilih DPRD bukan hal baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kepala daerah dipilih DPRD. Pemilihan kepala daerah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Namun pada 2004, undang-undang itu berubah menjadi kepala daerah sampai presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diteken Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Kepala daerah dipilih DPRD kan bukan tidak pernah. Kita pernah mengalami," kata Afif.
Menurut Afif, munculnya diskursus soal kepala daerah dipilih DPRD merupakan hal biasa. Dia mengambil contoh munculnya isu sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup jelang Pemilu 2024. Namun pada akhirnya, Pemilu 2024 berlangsung dengan sistem propors.ional terbuka
"Pada saat akhir kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat UU," imbuhnya.
Prabowo Usul Sistem Politik Diubah
Pada HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12) malam, Prabowo ingin adanya perubahan sistem politik di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara. Prabowo menilai, dengan sistem yang berjalan sekarang anggaran negara terkuras puluhan triliun.
"Apa sistem ini? Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan," ujarnya.
Prabowo mencontohkan Malaysia, Singapura, India yang lebih efisien memakai anggaran lantaran hanya memilih anggota DPRD. Sedangkan, DPRD itu nantinya memilih calon kepala daerah.
"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kayak kita kaya saja," ucapnya.