Presiden Jokowi didesak revisi UU MD3 & copot Menkumham Yasonna Laoly
"Apabila DPR tidak melakukan revisi UU MD3, kami mendorong Presiden untuk membuat Perppu dan merevisi point-point bermasalah," kata Almas.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) telah disahkan oleh DPR, Senin (12/2). Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina mengatakan pemerintah harus segera merevisi kembali UU MD3 lantaran banyak poin-poin yang bermasalah.
"Harus ada revisi kembali. Kami mendesak kepada pihak pemerintah. Apabila DPR tidak melakukan revisi UU MD3, kami mendorong Presiden untuk membuat Perppu dan merevisi point-point bermasalah," kata Almas saat diskusi 'Kritik untuk DPR' di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa saja yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/8) pagi. Petinggi PT Vale yang datang ke Istana di antaranya Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Kemudian, menurutnya Jokowi juga harus mengevaluasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly lantaran telah mengabaikan beberapa pasal dalam UU MD3 tersebut. Mereka juga mengecam agar Yasonna diturunkan dari kedudukannya sebagai Menteri.
"Untuk Presiden Jokowi mengevaluasi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna. Ini jadi catatan buruk dan tidak hanya pemerintah. Yang point-pointnya tidak demokratis. Untuk segera mengevaluasi. Bisa diganti," ungkap Almas.
Tidak hanya ICW, hal senada juga disampaikan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi menurutnya pihak yang harus bertanggung jawab yaitu pemerintah dan DPR. Jokowi kata Fajri harus segera merevisi UU MD3 dan mencermati pasal-pasal yang tidak demokratis.
"Harus ada revisi kembali. Pertanggung jawab ini harus. Presiden dan DPR. Merevisi kembali pasal yang tidak demokratis," kata Fajri.
Fajri juga mengatakan masih ada waktu untuk Jokowi dalam 30 hari ke depan untuk membenahi UU MD3 tersebut. Fajri menilai Jokowi harus tunjukan kepada masyarakat dengan sikap peduli kepada publik.
"Kami menantang presiden. Presiden harus mendorong revisi UU MD3. Kalau masuk proglegnas sepakati bersama. Pemerintah dan DPR. Segera lakukan dan segera bahas. Bolanya tanda tangan dari Presiden masih 30 hari kedepan. Tunjukan kepada masyarakat," lanjut Fajri.
Baca juga:
Ketua DPR: Jadikan kritik masyarakat sebagai vitamin
Sekjen PAN: Masyarakat yang tak puas pada UU MD3 bisa gugat ke MK
Revisi UU MD3 belum diundangkan, pelantikan pimpinan tambahan DPR ditunda
Fahri Hamzah mempersilakan pihak yang tak setuju UU MD3 gugat ke MK
Pasal 73 UU MD3 dinilai cederai netralitas Polri