Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikritik, ini tanggapan Istana

Menurut Johan, presiden akan terus melakukan evaluasi terhadap pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sejumlah kalangan termasuk anggota DPR mengkritik proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Izin Amdal proyek tersebut dianggap kurang layak dan hanya sebagai proyek ambisi oleh menteri Jokowi. Apa tanggapan Istana soal kritikan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung?

"Sikap awal pemerintah dalam hal ini presiden kan memang proyek kereta api cepat ini setelah dia mendapat laporan dari menteri masing-masing, lalu diputuskanlah untuk meneruskan proyek ini," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1).

Presiden Jokowi telah melakukan groundbreaking pembangunan kereta cepat tersebut. Groundbreaking dilakukan pada tanggal 21 Januari 2016 di Walini, Jawa Barat.

"Di tengah-tengah keputusan itu dan kemudian beberapa hal kemudian jadi perhatian publik. Misalnya soal perizinan yang kemudian disampaikan Menteri LHK dan Menhub, itu bisa jalan dalam proses itu bisa jalan walaupun groundbreaking sudah," jelas Johan.

Menurut Johan, presiden akan terus melakukan evaluasi terhadap pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemungkinan besar, kata Johan, dalam waktu dekat ini presiden akan menggelar rapat terbatas untuk membahas hal tersebut.

"Ini setelah groundbreaking ini kan ada hal yang menyangkut keputusan pelaksanaan proyek kereta, ada masukan-masukan, ini yang kita baca di publik ya, ada dari anggota DPR, ada dari kelompok masyarakat, tentu ini didengar oleh presiden," terang Johan.

"Dan presiden sebenarnya, seharusnya kementerian terkait apakah kementerian BUMN apakah itu Kementerian Perhubungan, Kemen LHK, itu yang harusnya respons ya terkait dengan proyek ini. Dan proses ini sebenarnya jangan dimaknai mendadak, yang saya dengar, proyek ini sudah dibicarakan sejak setahun lalu. Termasuk amdal misalnya, itu kan dibicarakan sejak 6 bulan lalu," tandasnya.