PWNU Jatim ungkap percakapan SBY dan Ma'ruf Amin yang disoal Ahok

PWNU Jatim ungkap percakapan SBY dan Ma'ruf Amin yang disoal Ahok. PWNU Jatim mendesak polisi bertindak atas penghinaan yang dilakukan Ahok terhadap Ma'ruf Amin. Ahok disebut membelokkan pembicaraan SBY dengan Ma'ruf.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur kecam pernyataan Basuki T Purnama (Ahok) yang menyudutkan KH Ma'ruf Amin di persidangan ke delapan kasus penistaan agama pada Selasa lalu (31/1). PWNU Jawa Timur menuntut polisi memproses masalah tersebut meski Ahok sudah menyatakan permintaan maafnya.

Sebab, kata Wakil Rois Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Anwar Iskandar, hal ini bukan delik aduan. "Ini delik biasa, bukan aduan. Jadi, meski tidak dilaporkan pihak berwajib harus memproses hukumnya," tegas Kiai Anwar dalam gelar persnya di Kantor PWNU Jawa Timur, Jalan Masjid Al Akbar Surabaya, Jumat (3/2).

Menurut Kiai Anwar, yang didampingi Ketua PWNU Jawa Timur, KH Hasan Mutawakkil Alallah dan KH Agus Ali Mashuri tersebut, Ahok dan tim pengacaranya telah membelokkan komunikasi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Kiai Ma'ruf via telepon.

Kiai Anwar menjelaskan, sebetulnya dalam komunikasi via telepon dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober, SBY yang merupakan salah satu penasihat Organisasi Kerjasama Islam (OKI), ingin meminta masukan dari para ulama Indonesia bagaimana menjaga perdamaian dan konflik di negara-negara Islam.

"Tapi kenapa dibelokkan telepon ini? Kenapa dianggap pesanan mengeluarkan fatwa MUI?" tanyanya.

"Ini harus segera diproses. Secepatnya. Makin cepat makin baik. Dilaporkan atau tidak pihak berwajib harus bertindak. Harus dilakukan oleh negara," tegasnya lagi.

Atas sikap Ahok dan tim pengacaranya itu, dalam gelar persnya, PWNU Jawa Timur juga mengeluarkan lima pernyataan sikap. Yang pertama; PWNU Jawa Timur tetap mengutamakan stabilitas dan persatuan nasional serta keamanan negara.

Kedua; PWNU Jawa Timur amat kecewa kepada Ahok dan tim pengacaranya yang telah memperlakukan KH Ma'ruf Amin secara sarkastis, tidak beretika dan melampaui batas-batas moral sebagai bangsa beradab.

Poin ketiga; ucapan Ahok dan tim pengacaranya, secara nyata telah melanggar Undang-Undang Hate Speech atau ujaran kebencian, sehingga NU Jawa Timur mendesak pihak berwajib untuk segera memprosesnya secara hukum.

Empat; jika tuduhan komunikasi antara KH Ma'ruf Amin dengan SBY yang dituduhkan secara salah, dikatakan sebagai perintah mengeluarkan fatwa MUI tentang penistaan agama oleh Ahok dan tim pengacara, yang diperoleh melalui proses penyadapan, maka PWNU Jawa Timur menuntut kepada pihak berwajib untuk segera mengusut secara tuntas.

Dan yang terakhir; PWNU Jawa Timur menginstruksikan kepada seluruh pengurus cabang MWC dan ranting serta warga NU se-Jawa Timur agar tetap dalam satu barisan dan komando.

Baca juga:
Megawati yang halangi SBY ketemu Jokowi? Ini jawaban Demokrat
Komisi I tegaskan tak perlu panggil BIN soal penyadapan SBY
Wapres JK: Presiden Jokowi terima SBY setelah Pilkada
Polri akan telusuri dugaan penyadapan terhadap SBY
SBY disadap, Agus Yudhoyono sebut hak sipil dihancurkan
DPR ragukan profesionalisme hakim dan jaksa sidang Ahok
Demokrat usul hak angket, Gerindra tunggu bukti-bukti penyadapan SBY