Rapat kesiapan hadapi PON, Ganjar ungkap borok pendanaan KONI Jateng

KONI sudah bertahun-tahun mempermainkan anggaran sehingga prestasi olahraga di Jateng terpuruk.

2016-05-24 20:08:00

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka 'dosa-dosa' Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah. Di depan seluruh pengurus cabang olahraga (cabor) yang berada di bawah KONI, Ganjar memaparkan bagaimana KONI sudah bertahun-tahun mempermainkan anggaran sehingga prestasi olahraga di Jateng terpuruk.

Puncak kekesalan Ganjar, karena KONI tidak transparan dalam menyusun anggaran untuk cabor menghadapi PON Jawa Barat pada September 2016 mendatang. Ganjar mengancam akan membatalkan anggaran KONI yang mendapat Rp 70 miliar karena tidak memiliki target perolehan medali yang jelas di PON mendatang.

"Politik olahraganya tidak jelas. Ya kalah terus kalau begini. Mestinya politik olahraganya jelas, ini pendulang emasnya siapa? Kita siapkan lebih strategis. Atlet juga mestinya porsinya lebih banyak," katanya, di Ruang Rapat Kantor Gubernuran Lantai 2 Kompleks Pemprov Jateng Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah Selasa (24/5).

Dalam menyusun anggaran, KONI diduga diskriminatif. Cabor yang salah satu pengurusnya juga menjabat pengurus KONI mendapat dana besar. Begitu juga dengan pengurus cabor yang menjabat ada beberapa anggota DPRD Jateng.

Alasan itulah yang membuat Ganjar tak kunjung meneken pencairan anggaran untuk KONI. Ganjar meminta KONI memperbaiki anggaran, namun tak kunjung dilakukan. Bahkan ada kesan beberapa pengurus cabor melakukan pembiaran.

"Ketahuan selama ini penyusunan anggaran KONI ora cetho (jelas). Maka saya minta untuk diperjelas agar segera beres. Kalau hari ini selesai, saya teken dan besok cair," sambungnya.

Pada forum tersebut, Ganjar menunjukkan anggaran yang disusun oleh KONI Jateng. Satu persatu langsung Ganjar konfirmasi ke masing-masing pengurus cabor. Ternyata benar, banyak pengurus yang tidak mengetahui jumlah anggaran yang diterima dan mengaku tidak pernah terlibat dalam perencanaan anggaran.

"Kalau Koni tidak transparan maka KONI berarti tidak pro terhadap Good Governance and clean Government dalam olahraga. Kalau begitu ya terus terang saja yang menanggung dosanya ya KONI," tandasnya.

Ganjar juga mempertanyakan adanya anggaran hibah yang ternyata tidak semua cabor memperolehnya secara merata. Terdapat cabor yang selama ini tidak mendulang emas ternyata memperoleh dana paling besar, sedangkan cabor pendulang emas ternyata tidak dapat prioritas.

"Kenapa Anggar paling gede, ada apa? Apakah ini jadi target? Tidak fair dong. Sementara atletik yang pendulang emas kok dingin-dingin saja (tidak jadi prioritas)," ujarnya.

Keganjilan juga terdapat pada pos anggaran sekretariat. Ternyata tidak semua cabor mendapat anggaran sekretariat. Yang dapat hanya cabor anggar, balap sepeda, judo, karate, pencak silat, dan sepak bola. "Kenapa yang lain tidak ada anggarannya?" tanya Ganjar.

Ganjar pun geleng-geleng kepala. Selama jadi gubernur, lanjutnya, ia berusaha percaya pada jajarannya. Namun melihat ketidakberesan di KONI, ia pun berinisiatif memeriksa sendiri detil anggaran. Dan baru kali ini, dalam sebuah forum ia memimpin rapat dengan mengungkap secara detil anggaran hingga pola penganggaran.

"Baru kali ini saya seumur-umur buka satu persatu (anggaran). Dulu saya percaya dan tidak mau ikut campur, tapi olahraga enggak mau maju," ungkapnya.

Ganjar memberikan waktu satu minggu ke depan untuk memperbaiki anggaran. Ia meminta ada penataan ulang dengan sistem demokrasi, terbuka, dan melibatkan semua pengurus.

"Bagaimana mau mendidik kader kalau tidak transparan. Saya ingin olahraga kita kuat, saya ingin Jateng kembali Berjaya. Meski hitung-hitungannya tidak mudah. Mau berubah tidak? Mau terbuka tidak?" ungkap Ganjar di hadapan para pengurus KONI.

Maka ke depan Ganjar meminta pola penganggaran meniru pelaksanaan Musrenbang agar transparan. Ada porsi tertentu yang jadi skala prioritas, dan ada yang bisa dibagi secara merata. Dalam anggaran, kata Ganjar, juga tidak perlu ada anggaran ‘setoran’ ke Kepala Dinas, Gubernur, atau pihak lain.

"Tidak boleh ada lagi olahraga 'Silat Lidah! Tidak boleh! Enggak usah ada setor-setor ke yang lain-lain. Ini agar atlet senang. Saya menunggu momentum seperti ini. KONI di bawah Gubernur saya, saya mau harus hijrah, harus terbuka. Buang cara-cara lama," pungkasnya.

Baca juga:
Akui dana desa dipangkas buat PON, Aher klaim diganti tahun depan
Wagub Jawa Timur kecewa sepakbola Jatim gagal ke PON
Perbaikan akses jalan PON 2016 terus dikebut
Kelompok 85 tunjuk Edy Rahmayadi jadi ketua, desak KLB PSSI
Soal dana timnas, PSSI bakal minta bantuan pemerintah
Ganjar rombak susunan organisasi kepegawaian Pemprov Jateng
Ganjar minta fasilitas Thalasemia di Banyumas terbuka buat rakyat

(mdk/bal)