RAPBD Defisit Rp900 M, Bupati Bogor Ingatkan SKPD Gunakan Skala Prioritas
Bupati Bogor Ade Yasin mengingatkan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk menggunakan skala prioritas dalam perencanaan program pada 2022. Defisit dalam pembahasan Rancangan APBD 2022 yang masih di atas Rp900 miliar harus ditekan.
Bupati Bogor Ade Yasin mengingatkan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk menggunakan skala prioritas dalam perencanaan program pada 2022. Defisit dalam pembahasan Rancangan APBD 2022 yang masih di atas Rp900 miliar harus ditekan.
"Tahun depan diprediksi masih pandemi. Jadi lihat urgensinya sebelum membuat program kegiatan. Dahulukan kepentingan masyarakat," kata Ade Yasin, Senin (22/11).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang ditemukan saat penggalian jalur PDAM di Pandeglang? Sebuah selongsong baja berbentuk meriam ditemukan saat penggalian jalur PDAM kawasan Labuan, Pandeglang pada 1998 silam.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Kapan DPD PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan Anies-Ono? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
Ade juga berencana melakukan survei indeks kepuasan masyarakat, terutama pada program yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat pada 2021. "Kita harus melihat urgensinya di masa pandemi Covid-19 ini, mana yang harus kita dahulukan, sektor kesehatan mana yang harus didahulukan, kemudian sektor infrastruktur dan pelayanan mana yang harus kita dahulukan karena ini dinilai oleh masyarakat," katanya.
Dia juga mengimbau seluruh SKPD segera menyelesaikan kegiatan pembangunan fasilitas publik, mulai dari sektor kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan dan taman, pendidikan, serta pengawasan pemanfaatan dana Samisade di lapangan. "Progresnya harus terus dilaporkan," tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto juga meminta Pemkab Bogor membuat skala prioritas untuk dianggarkan dalam APBD 2022. Dia juga mengingatkan defisit sekitar Rp900 miliar pada RAPBD harus dirasionalisasi sebelum disahkan menjadi APBD pada akhir November 2021.
"Awalnya defisit Rp1,5 triliun. Saat ini defisitnya masih cukup tinggi ya jadi harus ada skala prioritas agar kebutuhan belanja bisa ditekan," kata Rudy.
Menurut dia, melihat kondisi perekonomian, sulit untuk mendongkrak target pendapatan daerah secara signifikan, meskipun geliat ekonomi di Bumi Tegar Beriman membaik. "Kita lihat kan dari September, geliat ekonomi mulai membaik. Kita akan evaluasilah supaya bisa mendongkrak pendapatan, dari pajak misalnya. Tapi target belanja juga harus turun," kata lelaki yang menjabat Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor itu.
Baca juga:
Pemda Diminta Siagakan 8 Persen APBD Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 di 2022
Pesan Jokowi ke Mendagri: Berikan Perhatian ke APBD yang Serapannya Masih Kecil
APBD Perubahan Ditolak DPRD, 3.000 ASN Pemkot Tanjungpinang Belum Terima Tunjangan
Sri Mulyani Sentil Penyerapan APBD Lebih Lamban Dibanding Tahun Lalu
Genjot PAD, Pemda Diminta Bangun Infrastruktur Digital
Rapat Interpelasi di Gedung Dewan, Giliran Bahas Anggaran DPRD DKI Rapat di Bogor