Rapor Merah Ganjar Soal Penegakan Hukum dan HAM, Menteri Yasonna: Kami Melakukan Yang Terbaik
Hal itu dikatakan Yasonna menanggapi rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo
Hal itu dikatakan Yasonna menanggapi rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rapor Merah Ganjar Soal Penegakan Hukum dan HAM, Menteri Yasonna: Kami Melakukan Yang Terbaik
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan telah melakukan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin di Kemenkum HAM.
Hal itu dikatakan Yasonna menanggapi rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya kan Menkum HAM kami melakukan yang terbaik," kata Yasonna saat diwawancarai di gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).
- Ganjar Beri Rapor Merah Hukum Indonesia era Jokowi, Mahfud: Konteksnya itu Vonis MK
- Ganjar Beri Nilai 5 pada Jokowi soal Hukum dan HAM, Prabowo Cuma Tertawa dan Berkedip
- Reaksi Kepala Bapanas Dikabarkan Gantikan Mentan Syahrul Yasin Limpo
- Harapan PDIP: Presiden 2024 Bukan yang Dicap Penculik dan Nempel Terus Kaya Prangko
Perihal penegakan hukum, Yosonna enggan menanggapi lebih jauh. Sebab, dia menyebut yang mengurus soal penegakan hukum berada di institusi lainnya.
"Kalau penegakan hukum kan yang kalau pelaksanaannya ada di institusi lain ya," tegas dia.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepimpinan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, dia memberikan nilai lima.
Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 18 November 2023.
"Turun (penegakan hukum)," kata Ganjar dalam paparannya.
Ganjar menyebutkan bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.
"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujar Ganjar.
Ganjar tak menampik soal penilaian tinggi sebelumnya terhadap penegakkan hukum di era Jokowi. Hal itu dinilainya karena belum muncul kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu.
Namun, Ganjar tak mau mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.
"Ketika belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10)," kata Ganjar.
Ganjar lantas berjanji akan berusaha mengembalikan kepercayaan publik kepada penegak hukum jika terpilih di 2024.
Dia mengatakan, bakal berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk membuat regulasi untuk memperbaiki hukum di Indonesia.