Ratusan Juta Data Penduduk RI Diduga Bocor, BPJS Lakukan Pelacakan
Data ini ini mencakup nomor KTP, gaji, nomor telefon, alamat dan email, bahkan data orang yang sudah meninggal juga terdapat di dalamnya.
Data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan dalam sebuah forum. Data ini ini mencakup nomor KTP, gaji, nomor telefon, alamat dan email, bahkan data orang yang sudah meninggal juga terdapat di dalamnya.
Dalam forum ini disebutkan bahwa satu juta data sebagai contoh dapat diakses secara gratis dan tanpa kata sandi khusus.
-
Mengapa data kuantitatif penting? Data kuantitatif memainkan peran krusial dalam dunia analisis dan pengambilan keputusan, membentuk pondasi bagi pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dapat diukur secara numerik.
-
Bagaimana Pantarlih melakukan pemutakhiran data pemilih? Pencocokan dan penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
-
Kenapa penting untuk memiliki data dan informasi bisnis? Data dan informasi dapat membantu perusahaan untuk memutuskan informasi penting, seperti merencanakan anggaran atau membuat strategi pemasaran. Dengan adanya data dan informasi dari penjualan periode sebelumnya, kita dapat menentukan hal yang dapat dipertahankan dan hal yang harus diperbaiki pada periode selanjutnya. Sehingga, bisnis yang kita jalani dapat berkembang dengan lebih baik.
-
Bagaimana data kuantitatif dikumpulkan? Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku.
-
Bagaimana Indosat Ooredoo Hutchison menanggapi tuduhan kebocoran data Pusat Data Nasional? “Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) Group bersama seluruh anak usahanya, termasuk Lintasarta, senantiasa menjunjung integritas tinggi dan menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan dalam menjalankan pekerjaannya," jelas dia.
-
Apa tugas utama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)? PPDP pemilu bertugas tugas untuk memastikan proses pemilihan berjalan secara transparan, jujur, dan adil. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah satu dari sekian banyak hal mengenai pemilu yang penting untuk dipelajari pada euforia politik Tanah Air tahun 2024 ini.
"Satu juta data contoh gratis untuk tes. Seluruhnya ada 279 juta dan 20 juta memiliki foto pribadi," tulis forum tersebut dikutip pada Kamis.
Jual-beli data ini pun ramai diperbincangkan di laman Twitter, salah satunya oleh akun @ndagels dan @nuicemedia.
"Hayoloh kenapa enggak rame ini data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yang udah meninggal, kira-kira dari instansi mana?" ujar @ndagels.
"Ini dia. Data lengkap seluruh populasi di negeri ini, termasuk gaji dan data orang yang sudah meninggal. Di mana keamanan data pribadi??," kata @nuicemedia.
Cuitan ini pun langsung mendapat berbagai komentar dari warganet.
"Bahkan lembaga pemerintah Indonesia pun enggak punya data komplit seperti ini," kata @tomspice.
"Datanya seluruh penduduk Indonesia? 270 juta itu ada di BPJS Kesehatan? kok bisa? bukankah belum semua penduduk ikut ya?," ujar @bunc1s.
BPJS
Terkait hal tersebut Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas pun mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan penelusuran. Dia pun berjanji pihaknya akan segera melacak dan mencari sumber tersebut.
"Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan. Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," katanya kepada merdeka.com, Kamis (20/5).
Walaupun demikian, Iqbal pun menegaskan bahwa pihaknya konsisten memastikan keamanan data peserta dan dilindungi. Dia pun mengklaim data tersimpan dengan ketat dan berlapis.
"Data peserta BPJS Kesehatan dilindungi sebaik-baiknya. Dengan big data kompleks yang tersimpan di server kami, kami memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS," ungkapnya.
Sementara itu dia mengatakan pihaknya secara rutin melakukan koordinasi. Sehingga memberikan perlindungan data lebih baik.
"Di samping itu, secara rutin kami juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan data yang lebih maksimal," katanya.
Sementara itu Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh pun mengklaim server e-KTP saat ini dalam kondisi aman. Sehingga, dia memastikan data kependudukan dari Dukcapil tidak mengalami kebocoran.
"Kami cek data centre kami tidak ada log dan traffic yg mencurigakan," ungkapnya.
Baca juga:
BPJS Kesehatan Telusuri Kabar Data Penduduk RI Bocor & Dijual di Internet
DAVI Tunjuk Antsomi CDP 365 sebagai Platform Pengelolaan Data Konsumen
Fokus Program Satu Data Indonesia Dukung Pemulihan Ekonomi RI
Manfaatkan AI, Direktur Next Policy Raih Penghargaan Indonesia Innovation Leadership
Satu Data Indonesia Dinilai Bakal Optimalkan Usaha Produktif