Rekam Jejak Teguh Setyabudi, Anak Buah Mendagri Tito Gantikan Heru Budi jadi Pj Gubernur Jakarta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Teguh Setyabudi menggantikan Heru sebagai Pj Gubernur Jakarta.
Dua tahun sudah Heru Budi Hartono mengemban tugas sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Tepat hari ini Kamis (17/10), Heru menanggalkan jabatan tersebut setelah sebelumnya dilantik sebagai Pj Gubernur Jakarta pada 17 Oktober 2022.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Teguh Setyabudi menggantikan Heru sebagai Pj Gubernur Jakarta.
- Dilantik Mendagri Tito, Teguh Setyabudi Resmi Gantikan Heru Budi Sebagai Pj Gubernur Jakarta
- Diberhentikan dari Pj Gubernur, Ini Perjalanan Karir Heru Budi yang Dikenal Dekat dengan Jokowi
- Jokowi Berhentikan Heru Budi sebagai Pj Gubernur Jakarta, Digantikan Pejabat Kemendagri Ini
- Curhat Heru Budi ke AHY: Bebannya Berat Pak Menteri, Banjir Semata Kaki Disalahin Pj Gubernurnya
Keputusan ini tertuang dalam Keppres Nomor 125/P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta diteken Jokowi pada 16 Oktober 2024. Heru kini Kembali tugasnya sebagai Kepala Sekretariat Presiden setelah tidak lagi menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta.
"Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres Nomor 125P, tertanggal 16 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Kamis (17/10).
Sosok Teguh Setyabudi
Sementara itu, sosok Teguh Setyabudi bisa dibilang bukan orang baru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Teguh yang saat ini menjabat Dirjen Dukcapil Kemendagri kerap berurusan dengan sejumlah kepala daerah tersebut Pemprov DKI Jakarta.
Dikutip dari laman situs Dukcapil Kalimantan Barat pada Kamis (17/10), Teguh merupakan pejabat karier di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perjalanan karier pria kelahiran Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 8 Maret 1967 dimulai ketika diterima menjadi karyawan di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri melalui program khusus pada 1991.
Saat itu, lulusan terbaik Fisipol UGM langsung diterima sebagai karyawan di Badan Diklat Depdagri, namun belum berstatus PNS. Pada Januari 1993, secara resmi Teguh Setyabudi berstatus sebagai PNS atau ASN sekarang.
Teguh mengawali kariernya sebagai PNS di Badan Pendidikan dan Pelatihan. Begitu jadi PNS, berbagai kegiatan diklat, baik Diklat Teknis, Diklat Kepemimpinan maupun Diklat Fungsional banyak diikuti ayah dua anak ini.
Berbagai seminar, workshop, dan lokakarya juga diikuti. Oleh karena itu, selain melaksanakan tugas di kantor, dia juga sering menjadi instruktur diklat, mengajar berbagai diklat di berbagai daerah.
Pengalaman mengajar di berbagai daerah, menjadikan dirinya juga kenal persis berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 1996, seluruh provinsi di Indonesia yang saat itu masih berjumlah 27 provinsi sudah dikunjungi.
Untuk saat ini 34 provinsi di Indonesia sudah dikunjungi semua tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Utara yang sudah dikunjungi beberapa kali. Bahkan, ratusan Kabupaten/Kota di Indonesia juga sudah didatangi, sehingga pengetahuan dan wawasan tentang berbagai daerah di Indonesia juga sudah dikuasai.
Pada tahun 1997, Teguh Setyabudi berhasil studi S-2nya dan memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) dari IKIP Negeri Jakarta yang sekarang lebih dikenal Universitas Negeri Jakarta.
Background pendidikan S-2 di bidang Teknologi Pendidikan tersebut menjadikan Teguh Setyabudi yang bertugas di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri memiliki kompetensi yang pas, yakni S-1 di bidang Ilmu Pemerintahan dan S-2 di bidang Teknologi Pendidikan.
Dalam hal pengembangan karier, dari tingkatan staf sampai dengan jabatan eselon III dijalani di Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2010 di usia 43 tahun, Teguh dipromosikan ke dalam jabatan eselon II sebagai Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri.
Dalam masa tugasnya sebagai Kepala Biro Umum Kemendagri, dengan dukungan pimpinan Kemendagri dia ubah wajah Kantor Pusat Kemendagri yang berada di Jalan Merdeka Utara sampai dengan Jalan Veteran yang tadinya relatif kusam dan relatif semrawut menjadi Kemendagri yang berwajah modern, rapi, bersih, segar dan nyaman sebagaimana yang terihat sampai dengan saat ini.
Setelah 3,5 tahun menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri, pada akhir tahun 2013, Teguh Setyabudi mendapat mutasi dan menduduki jabatan sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.
Pada tahun 2015, saat dibuka open recruitment (seleksi terbuka) untuk beberapa Jabatan Tinggi Madya (eselon I) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi ikut mendaftar sebagai calon Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM}.
Setelah melalui rangkaian seleksi, dia menduduki 3 besar terbaik. Tak heran pada Februari 2016, dia dilantik sebagai Kepala BPSDM Kemendagri. Teguh dilantik sebagai pejabat eselon I pada saat usia masih relatif muda yaitu menjelang 49 tahun.
Sebagai Kepala BPSDM Kemendagri, Teguh banyak melakukan pembenahan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya pada tahun 2018, Teguh mendapat amanah dan kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 19 Februari 2018 Teguh Setyabudi dilantik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara.
Menjelang pilkada Sultra Tahun 2018 yang dikhawatirkan akan rawan konflik ternyata bisa berlangsung dengan lancar, aman, damai dan sukses.
Demikian juga dengan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Selama menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 17 daerah bahkan dia kunjungi semua, baik yang harus lewat darat, laut maupun udara.
Pada 5 September 2018 dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang definitif, Teguh Setyabudi mengakhiri tugasnya sebagai Penjabat Gubernur di sana.
Pada tahun 2020 Teguh Setyabudi berhasil menyelesaikan studi S-3nya dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan predikat cum-laude.
Disertasi yang disusun juga sangat menarik, yakni tentang pilkada langsung yang berjudul “Analisis Dinamika Pemilihan Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur – Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara”.
Pada tahun 2020 pada saat pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi covid-19, Teguh dipercaya kembali untuk memimpin daerah yaitu sebagai Pjs. Gubernur Kalimantan Utara.
Teguh kemudian dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri menggantikan Zudan Arif Fakrulloh pada 2023.
Teguh menggantikan Zudan Arif Fakrulloh yang dilantik sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Kepres Nomor 36/TPA Tahun 2023 dan Kepres Nomor 37/TPA Tahun 2023.