Rekaman kasus 'Papa Minta Saham' dinilai tak sah, malah langgar HAM
Rekaman yang dilakukan Maroef Sjamsoeddin seperti penyadapan tanpa izin.
Guru besar Hukum Pidana sekaligus guru di Pusdiklat Kejagung, Prof Andi Hamzah mempertanyakan keabsahan rekaman percakapan Politikus Golkar, Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak Riza Chalid dalam kasus dugaan pemufakatan jahat berujung tindak pidana korupsi yang tengah diusut korps adhyaksa.
"Dalam rancangan KUHP atas usul ahli hukum acara pidana sedunia Prof Thaman, hal itu ditegaskan dalam KUHP semua alat bukti (bukan rekaman saja) yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dipakai alat bukti," kata Andi saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (6/1).
Andi yang juga Ketua Tim perumus Undang-undang Tipikor menyebutkan, perekaman pembicaraan orang lain tanpa izin sama halnya seperti penyadapan telepon tanpa izin. Dia mengistilahkan perekaman pembicaraan itu seperti memasuki pekarangan orang lain tanpa izin.
"Pertama perekaman pembicaraan orang lain bersifat khusus untuk orang tertentu, waktu tertentu, tidak diketahui orang yang direkam pembicaraannya. Sedangkan CCTV bersifat umum, waktu terus-menerus, dapat diketahui atau dilihat orang. Perekaman pembicaraan berupa suara, sedangkan CCTV hanya gambar," ujarnya.
Hal senada disampaikan, mantan Jaksa Adnan Paslyadja yang menilai barang bukti berupa rekaman melalui telepon seluler merupakan bukti permulaan berdasarkan Pasal 5 huruf a angka 2 KUHAP dan Pasal 26 A Undang-Undang No.20/2001.
Menurut dia, yang memiliki hak dalam merekam pembicaraan atau melakukan penyadapan adalah penyidik. Sehingga, lanjut dia, bukti rekaman yang dilaporkan Maroef ke Kejagung tidak bisa dijadikan barang bukti.
"Itu tindakan tidak bertanggungjawab dan melanggar HAM yang dilindungi oleh KUHAP. Yang boleh hanyalah penyidik. Dengan demikian rekaman yang dilakukan Maroef Sjamsoeddin tidak dapat dijadikan bukti di penyidikan," tandas Adnan yang juga ahli dari KPK.
Baca juga:
Izinkan Setnov diperiksa, Jokowi bebas dari prasangka bantu mafia
Golkar kubu Agung minta Jokowi izinkan Kejagung periksa Setnov
Istana masih kaji permohonan Kejagung periksa Setya Novanto
Kejagung tunggu balasan surat Presiden Jokowi buat periksa Setnov
Tak ada jawaban dari Jokowi, Jaksa Agung tetap usut kasus Setnov
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Siapa yang mendapat santunan duka dari Jokowi? Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.
-
Apa yang ditinjau oleh Jokowi di Kabupaten Keerom? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Bagaimana Serka Sudiyono mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Jokowi? Saat itu pula Serka Sudiyono mendapat hadiah sepeda dari Presiden Jokowi. Ia pun tak menyangka, hari di mana ia mendapat hadiah sepeda itu merupakan hari ulang tahun istri dan anak pertamanya. Sepeda itu langsung dipakai oleh anaknya ke sekolah.
-
Siapakah Letkol Atang Sendjaja? Nama Atang Sendjaja diketahui berasal dari seorang prajurit kebanggaan Jawa Barat, yakni Letnan Kolonel (Letkol) Atang Sendjaja.