Rekomendasi Multaqo Ulama Dinilai Bisa Mempererat Persatuan Pasca-Pilpres
"Oleh karena itu rekomendasinya umum, misalnya menjaga persatuan, solidaritas, persaudaraan itu lebih penting," ujarnya.
Sejumlah ulama menghadiri acara Multaqo Ulama, Habaib dan Cendekiawan Muslim di Ball Room Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (3/5) malam. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj menegaskan, acara Multaqo Ulama bukan sebuah kegiatan politik.
Dalam acara ini, para ulama mengeluarkan 8 rekomendasi. Secara umum, rekomendasi berisi ajakan umat Islam dalam menjaga stabilitas keamanan dan menghindari aksi-aksi inskontitusional pasca Pemilu 2019.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa yang menjadi fokus utama Pemilu 2019? Pemilu 2019 ini menjadi salah satu pemilu tersukses dalam sejarah Indonesia.Pemilu ini memiliki tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil memenangkan pemilu.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
Pengamat Politik Ujang Komaruddin berpendapat rekomendasi forum multaqo ulama dapat mencegah bangsa Indonesia dari perpecahan. Rekomendasi yang dikeluarkan, menurutnya, juga dapat mendinginkan situasi politik sebelum dan sesudah pilpres.
"(Rekomendasi multaqo) sangat rasional dan sangat wajar," kata Ujang kepada wartawan, Minggu (5/4).
Menurutnya, rekomendasi yang dikeluarkan dalam forum tersebut merupakan rekomendasi umum dan tidak berbenturan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh sejumlah ulama dalam ijtima ulama III.
"Itu (rekomendasi multaqo) ya harus umum, kalau menabrak atau berhadap-hadapan dengan ijtima ulama ini berbahaya. Oleh karena itu rekomendasinya umum, misalnya menjaga persatuan, solidaritas, persaudaraan itu lebih penting," ujarnya.
Lebih lanjut, dia berpendapat multaqo tak bisa dilepaskan dari ijtima ulama III. Sebab, tidak akan ada multaqo jika tidak ada ijtima ulama III.
"Saya mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api kan. Jadi kita harus objektif dan terbuka saja menilai ini dan masyarakat Indonesia juga tahu bahwa Multaqo itu adalah respons dari rekomendasi ijtima ulama," jelasnya.
Ijtima ulama III, menurut Ujang, sarat kepentingan politik. Contohnya, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01. Atau menghentikan sementara real count KPU.
"Saya ingin melihat ulama tidak anti politik. Silakan berpolitik tapi politik yang mempererat, merekatkan persatuan umat," katanya.
Ujang menambahkan, hal yang terpenting dalam menyikapi Pemilu 2019 adalah menjaga persatuan bangsa. "Masyarakat sudah cerdas ya, justru kita fokus saja ini Ramadan pengumuman itu kan dilaksanakan pada bulan Ramadan 22 Mei. Artinya kita hablum Minallah menjalankan ibadah puasa lalu hablum minannas yakni berhubungan baik dengan sesama manusia. Jadi harus baik juga 01 harus baik ke 02," imbuhnya.
Dia mengingatkan jika salah satu kubu paslon capres-cawapres menemukan kecurangan atau tidak puas dengan hasil pemilu, maka ada jalur konstitusional yang bisa ditempuh.
"Kalau urusan nanti politik ikuti prosedur konstitusionalnya karena sudah ada aturan mainnya, Sudah ada undang-undangnya, sudah ada konstitusinya. Kalau ada kecurangan laporkan ke Bawaslu," tandas dia.
Multaqo ini dihadiri oleh ulama sepuh Kiai Maimun Zubair (Mbah Moen), Habib Lutfi bin Yahya, Said Aqil Siraj, TGB Turmudi Badarudin, Kiai Anwar Iskandar, Nasaruddin Umar, Maskuri Abdulillah, Kiai Masdar F Mas'udi, Habib Salim Jindan dan lainnya.
Sejumlah rekomendasi multaqo itu diantaranya, menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulama bahwa bentuk bangunan yang sejalan dengan Islam di bumi Indonesia adalah NKRI adalah bentuk negara yang sesuai dengan islam yang rahmatan lil alamin di indonesia dan Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa.
Kemudian, ulama mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif, mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain. Daripada menonjolkan perbedaan yang kontraproduktif selama dan sesudah ramadan sehingga mampu menjalankan ibadah secara khusyu dan penuh berkah.
Umat juga diajak untuk menghindari dan menangkal aksi provokasi dan kekerasan dari pihak yang tidak bertanggungjawab selama dan setelah bulan suci ramadan, selain mengganggu, dapat juga menghilangkan pahala puasa di bulan ramadan.
Baca juga:
Komunitas Masyarakat Anti Fitnah: Laporkan Penyebar Hoaks Perusak Persatuan
Hasil Pleno KPU: PDIP Kuasai Jatah Kursi DPRD Malang, PPP Kehilangan Kursi
Jumlah Petugas KPPS Meninggal Bertambah, Totalnya Jadi 440 Orang
Kisah Anggota KPPS Dikeluarkan dari Pekerjaan Karena Sakit Terlalu Lama Usai Pemilu
Melihat Proses Panjang dan Melelahkan Rapat Pleno KPU Bikin 'Salah Fokus' Tim Pokja