Respons Keras Jusuf Kalla Terkait Pencalonan Agung Laksono Jadi Caketum PMI: Ilegal dan Pengkhianatan
Tindakan Agung tersebut dinilai JK merupakan ilegal dan pengkhianatan terhadap organisasi PMI karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku.
Mantan Wakil Presiden 2014-2019, Jusuf Kalla (JK) terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029. Hal ini berdasarkan hasil sidang pleno digelar di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (8/12) malam.
Adapun dalam kontestasi pemilihan ketum PMI terdapat dua calon yakni Jusuf Kalla dan Agung Laksono. Namun, suara Agung Laksono kurang dari 20 persen sehingga tidak memenuhi syarat.
- Bukan Agung Laksono, Pemerintah Akui PMI Kepengurusan Jusuf Kalla
- Gaji Ketua Umum PMI yang Diperebutkan Agung Laksono dan Jusuf Kalla, Berapa Angkanya?
- Kisruh JK dan Agung Laksono di Tubuh PMI, Menteri Hukum Belum Terima Data Kepengurusan
- VIDEO: Jusuf Kalla Polisikan Agung Laksono, Sebut Ilegal & Pengkhianat
Sementara itu, JK memperoleh suara lebih dari 50 persen, di mana menurut peraturan PMI, jika terdapat bakal calon ketua umum memperoleh suara lebih dari 50 persen berhak ditetapkan menjadi ketua umum PMI secara aklamasi.
JK Tanggapi Deklarasi Agung Laksono
Sebelumnya, Agung Laksono mendeklarasikan pencalonannya sebagai Ketum PMI periode selanjutnya. Dia mengklaim mendapat dukungan 20 persen, di mana merupakan syarat minimal dukungan.
Tindakan Agung tersebut dinilai JK merupakan ilegal dan pengkhianatan terhadap organisasi PMI karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku.
"Itu ilegal dan pengkhianatan," kata JK kepada wartawan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/12).
JK juga mengaku tidak heran dengan tindakan Agung, karena menurutnya, Agung suka memecah belah hubungan organisasi, seperti yang dilakukannya pada partai-partai sebelumnya.
"Itu kebiasaan Pak Agung Laksono dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena itu juga berbahaya untuk kemanusiaan," ujar JK.
Ancam Lapor Kepolisian
JK mengatakan tindakan Agung akan dilaporkan ke kepolisian karena melanggar peraturan yang berlaku dan melawan hukum.
"Ini (PMI) hanya ada boleh satu dalam satu negara, tidak boleh dua. Jadi kita harus lapor ke polisi, ada yang melaksanakan ilegal dan itu kebiasaan beliau," kata JK.
Dia mengatakan PMI juga telah mengambil langkah tegas dengan memecat pengurus yang terlibat dengan Agung karena melanggar AD/ART.
Artikel ini ditulis reporter magang program Kemendikbud: Maria Hermina Kristin