RI Antisipasi WNI Eks ISIS Pulang Lewat Jalur Ilegal ke Indonesia
"Kalau lewat jalur tikus ya ditangkap dong," ucap Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/2).
Pemerintah memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi apabila 689 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS pulang sendiri ke tanah air. Pemerintah akan memastikan bahwa mereka tak bisa masuk ke Indonesia dengan cara apapun.
"Kalau lewat jalur tikus ya ditangkap dong," ucap Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/2).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Mengapa Mahfud MD kecewa dengan sistem hukum di Indonesia? "Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11)."Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana, penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi, jual beli kasus, jual beli vonis," sambungnya.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Bagaimana Mahfud MD ingin menularkan ketegasannya? Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,” pungkas Mahfud MD.
Meski begitu, dia enggan menjelaskan apa langkah pemerintah mencegah eks anggota ISIS masuk ke Indonesia. Mahfud menduga ada dua cara yang dilakukan FTF untuk pulang ke tanah air.
Pertama, dengan cara ilegal dimana mereka pulang lewat jalur tikus dengan cara menyusup. Kemudian, cara legal yakni lewat negara yang bebas visa dengan membakar atau menyembunyikan paspor mereka.
"Yang problem itu kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, bilang paspornya cuma pura-pura dibakar, lalu lewat jalur-jalur gelap itu melalui negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Kan bisa terjadi," jelasnya.
"Itu kita sudah antisipasi, tapi kan enggak harus dibilang ke Anda semua," sambung Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menuturkan ada tiga hal yang diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Intinya, FTF tidak akan dipulangkan ke Indonesia demi menjaga keamanan seluruh rakyat Indonesia.
"Ketiga memvalidasi data. Gitu saja yang disampaikan," ujar dia.
Sementara soal kontra radikalisasi, menangkal jalur tikus, dan mencegah FTF pulang lewat negara bebas visa sudah dipikirkan langkah pencegahannya. Untuk itu, masyarakat tak perlu khawatir.
"Karena ada juga ketika masuk Afrika minta dipulangkan ke Indonesia. Misalnya 1 negara tertentu di Afrika bebas visa, itu kan bahaya. Tapi sudah ditangkal semua," tutur Mahfud.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan 689 WNI mantan anggota ISIS. Keputusan itu diambil usai Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama para menteri terkait, Selasa (11/2).
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (Foreign Terrorist Fighters) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud MD usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (11/2).
Menurut dia, 689 WNI eks ISIS itu kini berada di Suriah, Turki, dan beberapa negara lainnya yang terlibat FTF. Keputusan itu diambil dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya yakni demi menjaga 267 juta rakyat Indonesia.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com