Ridwan Kamil Minta Pelaksanaan PPKM Tak Berjilid-jilid Seperti Sinetron
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memiliki dampak dalam hal mendisiplinkan warga. Hanya saja, ia mengakui ada kekurangan dalam praktiknya.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memiliki dampak dalam hal mendisiplinkan warga. Hanya saja, ia mengakui ada kekurangan dalam praktiknya.
Selama dua minggu PPKM tahap satu, sudah ada 9,6 juta orang yang ditegur untuk melaksanakan kedisiplinan memakai masker dan protokol kesehatan. Semua itu berdasarkan laporan TNI dan Polri melalui aplikasi pelaporan setiap pekan.
-
Bagaimana PKB ingin membentuk poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? "Kami belum ada obrolan sama sekali menyangkut soal sosok Kang Ridwan Kamil gitu, tapi yang sudah ada obrolan malah di Jabar. Kalau Kang RK maju di Jabar kami akan bikin poros di luar Kang RK kan gitu," tutur Huda.
-
Kenapa PKB ingin membentuk poros yang berbeda dari Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? Ia mengatakan bahwa perbedaan poros sangat dibutuhkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini agar publik memiliki banyak pilihan."Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya," ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6)
-
Kenapa PPP yakin bahwa Ridwan Kamil akan didiskusikan dalam koalisi? Partai berlambang Kakbah yakin nama yang muncul akan lebih dulu dimusyawarahkan dalam koalisi.
-
Kapan Ridwan Kamil menyelesaikan kuliahnya? Selanjutnya adalah potret Ridwan Kamil saat menyelesaikan Sarjana S-1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995.
-
Apa harapan Ridwan Kamil terkait hasil Pilpres? Saya sebagai ketua TKD Jabar kalau ternyata bisa bagus suara 02 satu putaran, kalau tidak tentu masih ada proses sampai Juni
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
"Tingkat kedisiplinan yang dilaporkan itu meningkat di awal januari tanggal 6 saya catat kedisiplinan memakai masker hanya 50-an persen kemarin sudah 83 persen, kedisiplinan jaga jarak dulu 40 persen sekarang sudah 81 persen, jadi kerja dari TNI, Polri dan Satpol PP ada terasa tapi belum 100 persen," kata dia, Senin (1/2).
Hal lainnya adalah pelaporan kasus masih bercampur, meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjanjikan di minggu kedua Februari pencampuran itu sudah tidak ada.
"Mudah-mudahan komitmen itu hadir karena membingungkan kepada kami juga contoh empat hari lalu saat kasus jabar 3 ribu itu 2 ribunya kasus lama coba. Jadi ternyata kasus H-1 hanya seribu tapi kecampur dengan kasus H-5 dan H-14 sampai dua ribu diumumkan 3 ribu seolah di hari itu ada 3 ribu padahal tidak," terang dia.
Salah satu ide yang disampaikan mengenai pendataan adalah lab melaporkan ke pemerintah pusat langsung diumumkan. Jangan sampai data yang sudah dilaporkan tapi dikembalikan lagi untuk konfirmasi ke pemerintah kota dan kabupaten.
Disinggung mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut PPKM tidak efektif, Ridwan Kamil menyoroti data kasus yang kurang tepat, tidak seakurat realita di lapangan.
"Masih ada lebih dari 10 ribu kasus belum terumumkan coba, jadi datanya sudah ada terus kapan diumumkan kita juga tidak tahu, apakah nanti diledakkan pengumumannya tiba-tiba 10 ribu jabar," ucap dia.
"Nah, ini membuat analisis PPKM pun harus kita lihat lagi, tapi kalau mau dibedah berdasarkan non kasus aktif ya, karena indikator PPKM kan banyak misalnya penegakan hukum kan tadi dari 50 disiplin naik ke 83 kemudian jaga jarak ke 81 persen rumah sakit turun tadi panik di 80 sekarang di 70," ia melanjutkan.
Artinya, jika dilihat secara data per data kedisiplinan ada perbaikan. Namun, jika dilihat kasus per aktif maka ia mengakui tetap ada kenaikan. Perbaikan data menjadi urgent supaya kita tidak salah menganalisis dan mengomentari, tapi kalau bicara non kasus maka jabar banyak kemajuan PPKM ini.
"Tapi kita tidak mau lengah, PPKM ini jangan lama-lama soalnya kasihan ekonomi kan makanya penegakannya dua minggu ke depan harus lebih giat supaya bisa memutus PPKM, tapi kalau dua minggu ke depan masih belum maksimal nanti berjilid-jilid lagi seperti sinetron, kan kasihan warga," pungkasnya.
Baca juga:
Ganjar Sebut PPKM Jilid Pertama Berhasil Turunkan Angka Keterisian RS di Jateng
PPKM Tidak Efektif, Pimpinan DPR Ingatkan Jokowi Rencana Libur Panjang
PPKM Serba Tanggung Bikin Kasus Covid-19 Terus Naik
Jokowi: Ada PPKM Ekonomi Turun Enggak Apa-apa, Asal Covid-19 Juga Menurun
Jokowi: PPKM Tidak Efektif, Covid-19 Masih Naik di Beberapa Provinsi
Sebut PPKM Tak Efektif, Jokowi Minta Epidemiolog Dilibatkan Susun Kebijakan