Risma diberi kekuasaan penuh urus Kebun Binatang Surabaya

Akan ada rotasi di bagian pengelolaan KBS. Rotasi itu guna mencegah adanya pihak yang memiliki konflik kepentingan.

Wali kota Tri Rismaharini diberikan izin definitif untuk mengelola keseluruhan Kebun Binatang Surabaya yang sedang kisruh. Hal itu dilakukan sebagai langkah penyelamatan pertama di tengah pengajuan kasasi terkait sengketa pengelolaan itu.

"Tadi kami rapat Kemenhut, kita ambil keputusan. Pertama, walaupun masih ada gugatan kasasi akan hadapi bersama-sama apakah pusat, Gubernur, dan Walkot, tapi tidak menunggu itu, izin definitif dalam minggu ini akan kita serahkan kepada Walkot," ujar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

Kemudian, lanjut Zulkifli, akan ada rotasi di bagian pengelolaan KBS. Rotasi itu dilakukan guna mencegah adanya pihak yang memiliki konflik kepentingan yang dapat merusak kesejahteraan satwa.

"Di daerah itu ada BUMD lain seperti BUMD Pasar, PAM, dsb sehingga nanti pengelolaannya adalah orang-orang fresh yang tidak ada konflik apapun sehingga fokus kepada kesejahteraan satwa, pengelolaan KBS dan kesehatan satwa itu sendiri," jelas Zulkifli.

Zulkifli juga mengatakan akan ada manajemen penataan kandang dan makanan satwa. Pihaknya juga meminta bantuan audit kepada Universitas Airlangga Surabaya untuk berkerja sama dengan Pemkot.

"Penataan manajemen termasuk soal kandang, pakan, dst juga akan ada audit bekerja sama Walkot dengan Unair apa yang disebut over populasi satwa2-satwa agar hidup layak, sehat, dan sejahtera. Kandangnya nanti akan diaudit berapa yang cocok dan layak," ujar Zulkifli.

Jika ada satwa yang sakit, dan sudah tua, akan dirawat atau dipindahkan ke lembaga konservasi yang memiliki izin resmi.

"Nanti kalau kelebihan tua dan sakit tentu akan dirawat atau dipindahkan ke lembaga konservasi yang punya izin, nanti diserahkan ke lembaga independen seperti Unair. Saya kira itu," ujar Zulkifli.