Saling lempar kesalahan soal penjualan Indosat
Menurut Jokowi, Indosat dijual karena pada 2002 ekonomi nasional sedang diguncang krisis.
Dalam debat capres putaran ketiga, Capres Jokowi mengaku ingin meningkatkan pertahanan nasional dengan memperkuat sistem siber dan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone untuk menjaga wilayah Indonesia. Pernyataan ini yang menjadi sasaran empuk bagi lawannya, Prabowo Subianto untuk bertanya tentang dosa masa lalu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menjual aset negara Indosat.
Bagi Prabowo , satelit menjadi barang yang sangat strategis untuk menjaga pertahanan nasional. Namun sayangnya, saat Megawati menjadi presiden, justru satelit Indosat dijual ke Singapura.
"Masalahnya waktu pemerintahan dipimpin Megawati menjual perusahaan sangat strategis, Indosat, yang saat itu punya dua posisi geostasioner di atas wilayah udara. Apabila jadi presiden, apa langkah Bapak? Apa akan beli kembali?" tanya Prabowo .
Tak mau ketua umumnya disalahkan, Jokowi langsung mengklarifikasi hal tersebut. Menurut Jokowi , Indosat dijual karena pada 2002 ekonomi nasional sedang diguncang krisis, satu-satunya cara untuk menutupi defisit APBN adalah menjual Indosat.
Tidak hanya itu, Jokowi bahkan menyalahkan pemerintahan setelah Mega yang tidak membeli kembali Indosat. Padahal, kata dia, dalam klausul penjualan, pemerintah bisa membeli kembali Indosat.
"Kita jangan bicara pada saat sekarang normal. Bicaralah pada saat krisis waktu itu. Oleh sebab itu waktu Indosat dijual, seharusnya kita lihat ada klausul apa. Kita bisa ambil kembali. Hanya belum kita ambil. Kuncinya satu, kita buy back, kita ambil kembali, menjadi milik kita kembali. Pertumbuhan ekonomi nanti harus di atas 7 persen," jawab Jokowi .
Berikut saling lempar kesalahan soal penjualan Indosat:
-
Kenapa Prabowo Subianto begitu rileks menghadapi debat capres? "Beliau sangat rileks, sangat santai menghadapi debat ini, karena kan memang materinya beliau pasti sangat mengetahui dan menguasai ya," Habiburokhman menandasi.
-
Apa yang diprotes oleh Cak Imin terkait debat capres? Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memprotes soal dua panelis debat capres yang berasal dari Universitas Pertahanan.
-
Mengapa debat capres-cawapres penting? Tujuan dari debat sendiri adalah untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu isu, dan juga untuk menemukan solusi atau keputusan yang terbaik.
-
Kapan debat capres ketiga ini diadakan? Debat ketiga Pilpres akan digelar malam ini di Istora Senayan, Minggu (7/1).
-
Di mana debat Cawapres tersebut berlangsung? “Kita harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security, cyber defence kita,” kata dia dalam debat Cawapres di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).
-
Siapa saja yang ikut berdebat di debat capres ketiga? Debat akan menghadirkan seluruh kandidat calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Harga Indosat diperkirakan sudah 4 kali lipat
Jawaban Jokowi ini yang menuai kontroversi. Sejumlah kalangan menilai, pada tahun 2002 ekonomi nasional sudah baik, sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk menjual Indosat. Apalagi, Jokowi ingin kembali membeli Indosat yang sudah tentu harganya bakal lebih mahal.
"Mau buy back? Harganya sekarang sudah empat kali lipat harga jual kita," jelas Jubir Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Dradjad kepada merdeka.com, Senin (23/6).
Selain itu, lanjut dia, prinsip Jokowi yang boleh saja menjual aset negara jika kondisi ekonomi Indonesia sedang krisis. Apalagi, jika nanti Jokowi menjual aset negara yang sangat penting seperti Indosat yang dilakukan Megawati dulu.
"Yang paling salah adalah prinsip yang dipegang. Jokowi nyatakan karena krisis kita jual aset-aset kita, bahkan aset strategis sekalipun, nanti buy back lagi. Ini prinsip yang sangat berbahaya," kata Dradjad.
Pada tahun 2002 aset penting negara, Indosat dijual oleh Presiden Megawati dengan harga USD 627 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun (kurs pada saat itu USD 1 yaitu Rp 8.940). Penjualan dilakukan dengan alasan perekonomian nasional sedang krisis.
Tahun 2002 ekonomi Indonesia tidak krisis
Tidak hanya Dradjad, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua juga menganggap Jokowi hanya mencari pembelaan soal Indosat. Menurut dia, tahun 2002 saat Indosat dijual itu ekonomi Indonesia sudah baik.
"Indosat dijual itu pada saat pemerintahan Megawati, sedangkan krisis itu terjadi pada tahun 1998," kata Max di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/6).
Lebih lanjut, Max yang juga anggota Komisi I DPR yang membidangi komunikasi itu mengaku pesimis akan rencana pembelian Indosat atau buyback akan gagasan Jokowi.
"Enggak segampang itu, buyback itu kan prosedurnya banyak. Berapa banyak APBN, apakah ada dananya. Saya di komisi I DPR," jelasnya.
PDIP salahkan TAP MPR era Gus Dur
Anggota Timses Jokowi-JK, Effendi Simbolon menjelaskan, penjualan Indosat yang dilakukan semasa Megawati merupakan mandat MPR pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Karena itu, dia melihat, tidak ada yang salah jika Megawati menjual Indosat kepada Singapura pada 2002 lalu.
Saat itu, lanjut Effendi, MPR meminta pemerintah melepas aset-aset BUMN yang dianggap bermasalah. Sayangnya, mandat tersebut tertunda lantaran lengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan. Akhirnya, Megawati menjadi eksekutor mandat tersebut.
"Penjualan Indosat salah satu tindak lanjut TAP MPR era kabinet Gus Dur yang mengamanatkan penyelesaian masalah perusahaan BUMN yang terimbas krisis. Bu Megawati yang eksekusi," jelas Politikus PDIP ini.
Dalam klausul Indonesia tidak punya hak buyback saham Indosat
Menurut Menkominfo Sofyan Djalil tidak ada klausul buyback dari penjualan Indosat. Hal ini diungkapkan Sofyan pada tahun 2006 lalu.
"Ternyata kewajiban atau hak kita untuk membeli kembali itu tidak ada dalam SPA. Kalau seolah-olah kita ingin membeli kembali, ada hak untuk membeli kembali, itu tidak ada. Semua tergantung apakah mereka mau menjual atau tidak," kata Sofyan.
Dia menjelaskan, setelah Indonesia menjual sahamnya, tidak ada kewajiban bagi Singapura untuk menawarkan kembali ke Indonesia. Kepemilikan saham Indosat saat ini adalah pemerintah Indonesia (14,7 persen), Singapore Technology Telemedia (41,94 persen) dan sisanya dikuasai oleh publik.