Syarat Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Kategori Pemilih

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang digunakan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara secara langsung. Sejarah pemilu di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, namun pemilu menjadi lebih signifikan setelah kemerdekaan Indonesia.

Pada awalnya, pemilu di Indonesia dilakukan dengan sistem parlementer. Namun, setelah amandemen UUD 1945, pemilu dilakukan dengan sistem presidensial.

Sementara itu, pemilih dalam pemilu adalah warga negara yang memiliki hak suara untuk memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dalam suatu pemilihan umum.

Pemilih memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui suara mereka di tempat pemungutan suara.

Berikut beberapa syarat pemilih dalam Pemilu yang merdeka.com lansir dari berbagai sumber:

Berdasarkan KPU Nomor 7 Tahun 2022, terdapat 11 kategori pemilih dalam Pemilu, yaitu:

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu warga negara yang berhak memilih dan terdaftar secara tetap.

2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pemilih yang tidak terdaftar di DPT tapi memiliki hak pilih.

3. Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk pemilih yang memilih di tempat yang bukan tempat pemungutan suara tetap.

4. Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang merupakan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Pemutakhiran data DPS dilakukan oleh KPU setempat untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data. Demikian juga dengan perbaikan data pemilih yang dilakukan oleh KPU untuk memperbarui informasi pemilih yang telah berubah.

5. Daftar Pemilih Berkelompok (DPB), yaitu pemilih yang memilih secara berkelompok seperti tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.

5. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN) untuk pemilih yang berada di luar negeri.

Pemilih dalam pemilu adalah warga negara yang memiliki hak suara untuk memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dalam suatu pemilihan umum. Pemilih memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan melalui suara mereka di tempat pemungutan suara.

Pemilih memiliki tanggung jawab untuk memilih dengan bijak sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut. Mereka juga memiliki hak untuk memilih atau tidak memilih serta hak untuk menjaga kerahasiaan suara mereka.

Adapun syarat pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang di Indonesia, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun ke atas,

2. Belum pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Memiliki domisili di wilayah pemilihan.

Sementara itu, untuk status perkawinan tidak menjadi syarat untuk menjadi pemilih dalam Pemilu.

Terdapat juga kategori khusus pemilih, yaitu pemilih yang berusia lanjut, pemilih difabel, dan pemilih yang sedang berada di luar negeri.

Persyaratan untuk pemilih kategori khusus adalah khusus untuk masing-masing kategori, seperti tersedianya aksesibilitas bagi pemilih difabel dan pendaftaran di luar negeri bagi pemilih yang sedang berada di luar negeri.

Untuk Pemilu 2024, aturan terkait pemilih masih mengacu pada Undang-Undang Pemilu yang berlaku, namun dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru.

Pemilu memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah negara demokratis. Pertama, pemilu merupakan alat untuk legitimasi politik, karena melalui pemilu, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Ini memberikan legitimasi kepada pemerintah dan memastikan bahwa mereka memiliki dukungan rakyat.

Pemilu juga penting dalam menciptakan perwakilan politik yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat.

Melalui pemilu, wakil rakyat dipilih untuk duduk di parlemen atau lembaga legislatif lainnya, sehingga suara rakyat dapat terwakili dengan baik.

Selain itu, pemilu juga memainkan peran dalam sirkulasi elite politik, di mana pemimpin-pemimpin baru yang muncul melalui proses pemilu memberikan kesempatan bagi pergantian generasi dalam kepemimpinan.

Pemilu juga berperan dalam pendidikan politik, karena melalui proses pemilu, rakyat diajarkan untuk memahami dan memilih pemimpin yang memiliki visi yang sama dengan kebutuhan mereka.

Prinsip-prinsip Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Bab 2 Pasal 3 antara lain adalah prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan profesionalisme.

Prinsip-prinsip ini mengatur bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, serta bahwa seluruh proses pemilu harus dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan.

Tujuan dari pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Bab 2 Pasal 4 adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, menjaga kedaulatan rakyat, serta mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip-prinsip ini memandu penyelenggaraan Pemilu yang adil dan transparan dengan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam proses pemilihan umum, serta menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan.

Tujuan pemilu menurut UU No 7 Tahun 2017 dan UUD 1945 adalah untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan bertanggung jawab dalam membentuk pemerintahan dan mengambil keputusan yang akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat.

Pemilu juga bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, adil, dan representatif sesuai dengan prinsip UUD 1945.

Berikut adalah poin-poin tujuan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017:

1. Memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

2. Menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum secara bebas dan rahasia.

3. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi persaingan yang sehat antar calon pemimpin dan wakil rakyat.

4. Memastikan transparansi dan integritas dalam proses pemilihan umum.