Asas Pemilu Indonesia adalah Pedoman dalam Penyelenggaraan Pemilu, Berikut Penjelasannya

Asas pemilu adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil.

Jumat, 09 Feb 2024 13:00:00

Agar pemilu bisa berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, maka asas-asas pemilu Indonesia wajib dipahami.

Asas Pemilu Indonesia adalah Pedoman dalam Penyelenggaraan Pemilu, Berikut Penjelasannya

Pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemilu juga merupakan proses perwujudan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

Namun, apakah Anda tahu bahwa pemilu tidak bisa diselenggarakan secara sembarangan? Ada beberapa asas dan prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu agar pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.

Tujuan Pemilu

Tujuan pemilu di Indonesia untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, pemilu juga bertujuan untuk mewujudkan kekuasaan yang berasal dari rakyat, serta menciptakan pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Berikut beberapa penjelasan lebih lanjut tentang tujuan pemilu di Indonesia:

• Membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat dalam membuat kebijakan pembangunan.

• Mewujudkan kekuasaan yang berasal dari rakyat. Pemilu adalah cara untuk menjalankan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Pemilu juga merupakan proses demokrasi yang menghormati hak-hak politik rakyat, seperti hak memilih dan dipilih, hak berpendapat, dan hak berserikat.

• Menciptakan pemerintahan yang sah dan berdaulat. Pemilu adalah mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi dan mandat dari rakyat. Pemilu juga merupakan cara untuk menghindari konflik dan kekerasan dalam pergantian kekuasaan, serta untuk menjaga kedaulatan dan integritas negara.

Asas Pemilu Indonesia

Asas pemilu Indonesia adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu:

• Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

• Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih.

• Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.

• Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.

• Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.

Tujuan Asas Pemilu

• Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Asas-asas pemilu menjamin bahwa pemilu diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, pemilu dapat menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis, berintegritas, dan mewakili kepentingan rakyat.

• Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Asas-asas pemilu menjamin bahwa pemilu diselenggarakan dengan jujur, adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Dengan demikian, pemilu dapat menghasilkan hasil yang akurat, sah, dan dapat diterima oleh semua pihak.

• Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Asas-asas pemilu menjamin bahwa pemilu diselenggarakan dengan sistem yang konsisten, teratur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pemilu dapat menghindari konflik, ketidakpastian, dan duplikasi dalam pengaturan pemilu.

• Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Asas-asas pemilu menjamin bahwa pemilu diselenggarakan dengan menghormati hukum dan hak-hak pemilih, peserta, dan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, pemilu dapat mencegah pelanggaran, sengketa, dan tumpang tindih dalam pengaturan pemilu.

• Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Asas-asas pemilu menjamin bahwa pemilu diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya yang optimal, tepat waktu, dan berkualitas. Dengan demikian, pemilu dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga dalam penyelenggaraan pemilu.

Prinsip-Prinsip Pemilu

Prinsip-prinsip pemilu di Indonesia adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu agar pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berikut prinsip-prinsip pemilu di Indonesia beserta penjelasannya:

• Mandiri: Proses pemilu harus dilakukan secara mandiri tanpa intervensi dari pihak manapun yang tidak berkepentingan.

• Jujur: Pemilu dilaksanakan secara jujur dan berintegritas. Seluruh tahapan pemilu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada manipulasi data atau kecurangan.

• Adil: Seluruh peserta pemilu mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap peserta atau pemilih pemilu.

• Berkepastian hukum: Pemilu dilaksanakan dengan menghormati hukum dan hak-hak pemilih, peserta, dan penyelenggara pemilu. Tidak ada pelanggaran, sengketa, atau tumpang tindih dalam pengaturan pemilu.

• Tertib: Pemilu dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Seluruh tahapan pemilu harus sesuai dengan jadwal, prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan.

• Terbuka: Pemilu dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Seluruh proses pemilu dapat dipantau, diawasi, dan dikontrol oleh masyarakat dan lembaga independen.

• Proporsional: Pemilu dilaksanakan dengan proporsional dan representatif. Hasil pemilu harus mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat secara proporsional.

• Profesional: Pemilu dilaksanakan dengan profesional dan kompeten. Penyelenggara pemilu harus memiliki kualifikasi, keterampilan, dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

• Efektif: Pemilu dilaksanakan dengan efektif dan optimal. Pemilu harus menghasilkan dampak yang positif bagi pembangunan demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

• Efisien: Pemilu dilaksanakan dengan efisien dan hemat. Pemilu harus menggunakan sumber daya yang minimal, tepat waktu, dan berkualitas.