Satgas Pencegahan Korupsi Pantau Distribusi Pupuk Subsidi di Aceh
Satgassus Pencegahan Korupsi melakukan pemantauan distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat serta mesin pertanian di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kegiatan yang digelar pada 23-26 Mei 2023 ini dilakukan bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan).
Satgassus Pencegahan Korupsi melakukan pemantauan distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat serta mesin pertanian di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kegiatan yang digelar pada 23-26 Mei 2023 ini dilakukan bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Adapun tujuannya agar distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pertanian tepat sasaran, digunakan secara optimal dan tidak diselewengkan. Sehingga, menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara," kata Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Herbert Nababan, Sabtu (27/5).
-
Apa yang diminta Mentan untuk dibenahi terkait subsidi pupuk? Mentan meminta akses petani terhadap pupuk untuk semakin dipermudah. "Bantuan pupuk susbidi banyak yang tidak tepat sasaran.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Kenapa Kementan menambah subsidi pupuk? Tambahan ini bahkan mencapai 7,2 juta dan akan digelontorkan bersamaan dengan benih gratis sebanyak 2 juta hektare. Menurut Mentan, penambahan pupuk dan pendistribusian benih gratis ini merupakan bagian dari rangkaian tambahan anggaran yang dikucurkan pemerintah sebesar 14 triliun.
-
Siapa yang dibunuh karena memberitakan korupsi? Herliyanto adalah seorang wartawan lepas di Tabloid Delta Pos Sidoarjo. Dia ditemukan tewas pada 29 April 2006 di hutan jati Desa Taroka, Probolinggo, Jawa Timur. Herliyanto diduga dibunuh usai meliput dan memberitakan kasus korupsi anggaran pembangunan di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.
-
Kenapa alokasi pupuk bersubsidi diusulkan untuk ditingkatkan? "Karena itu kita usulkan alokasi pupuk bersubsidi ditingkatkan dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kita berupaya terus untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi, sesuai dengan arahan Presiden dan saat ini telah disetujui oleh DPR untuk mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton," jelas Mentan Amran, Kamis (2/5/2024).
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Termasuk juga kegiatan pengambilan sampel pupuk subsidi untuk diuji apakah sesuai standart atau tidak," sambungnya.
Sementara itu, Anggota Satgassus lainnya, Yudo Purnomo menyebut, dukungan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu tugas prioritas Polri dalam mendukung penuh program pemerintah.
"Itulah sebabnya Kapolri memerintahkan secara khusus Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, dan mengantisipasi adanya penyelewengan di bidang ketahanan pangan ini. Sebab, jika korupsi dan penyelewengan terjadi, maka tentu akan mengganggu ketahanan pangan nasional kita," ujar Yudi.
Lalu, terkait dengan penggunaan aplikasi kartu tani digital (aplikasi REKANS) pada penebusan pupuk bersubsidi. Dari 38.700 petani yang terdaftar berhak menerima pupuk bersubsidi, masih terdapat 7.300 petani yang belum diaktifasi dan 1.700 petani yang gagal aktifasi.
"PT PIHC belum memberikan akun pada Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, padahal akun tersebut diperlukan oleh kedua dinas tersebut untuk akses pada aplikasi kartu tani digital untuk mengetahui jumlah stok yang tersedia di kios," ungkap Hotman Tambunan, selaku Ketua Tim tersebut.
"Masih ditemukan beberapa keluhan operator kios pada penggunaan aplikasi Rekans di samping cakupan sinyal yang tak merata di beberapa area Kabupaten Aceh Besar," tambahnya.
Dengan adanya hal itu, pihaknya ingin agar Pemkab Aceh Besar dalam hal ini Dinas Pertanian dan Dinas Dukcapil menindaklanjuti aktivasi dengan melakukan perbaikan data kependudukan petani penerima yang berhak atas pupuk bersubsidi.
Mereka juga berupaya memastikan juga agar seluruh petani penerima pupuk bersubsidi hanya menggunakan kartu tani digital untuk penebusan pupuk bersubsidi.
"PT PIHC mengembangkan dan memperbaiki aplikasi kartu tani dan memberikan akses untuk beberapa menu pada Dinas Pertanian dan Perdagangan serta memperbaiki aplikasi kartu tani sehingga memudahkan operator-operator aplikasi di kios," ucapnya.
Alat dan Mesin Pertanian Rusak
Selain itu, Satgas menemukan alat dan mesin pertanian yang diperoleh pada tahun 2019 ke bawah sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Seluruhnya teronggok di gudang untuk alsintan pra dan pasca panen.
"Perlu melengkapi dengan administrasi serah terima alsintan dari Kementerian Pertanian pusat ke Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar. Petani penerima bantuan alsintan masih kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar," paparnya.
Menurutnya, untuk alat dan mesin pertanian yang sudah rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diperbaik agar diproses penghapusannya berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian pusat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
"Agar Dinas Pertanian melengkapi seluruh administrasi serah terima untuk semua alsintan yang diterima oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar," jelasnya.
"Untuk kebutuhan solar alsintan, agar Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk memberikan dispensasi pembelian solar di SPBU sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan untuk mengoperasikan alsintan," sambungnya.
(mdk/yan)