Satgas: Presiden Jokowi Divaksin Covid-19 Setelah BPOM Keluarkan Izin
Tak hanya Kepala Negara, vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan dan masyarakat Indonesia berpegang pada EUA. Bila BPOM belum mengeluarkan EUA, maka vaksinasi belum bisa dilaksanakan.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, menegaskan Presiden Joko Widodo akan divaksinasi Covid-19 jika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin darurat atau emergency use authorization (EUA). Diketahui, Jokowi rencananya akan suntik vaksin pada 13 Januari mendatang.
"Bapak Presiden juga akan menerima vaksin jika vaksin sudah mendapatkan EUA dari BPOM," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana cara Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada pasangan pengantin? Presiden dan Ibu Negara memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang telah resmi menjadi suami istri.
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tak hanya Kepala Negara, vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan dan masyarakat Indonesia berpegang pada EUA. Bila BPOM belum mengeluarkan EUA, maka vaksinasi belum bisa dilaksanakan.
"Pemerintah terus berpegang pada prinsip dan prosedur kesehatan yang berlaku. Penyuntikan vaksin di Indonesia akan dijalankan ketika EUA vaksin tersebut dikeluarkan oleh BPOM dan semuanya berdasarkan data saintifik," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, mengatakan Jokowi akan divaksin Covid-19 pada Rabu (13/1) pekan depan. Tata cara vaksin untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan dibahas pada pekan ini.
"Iya (Rabu 13 Januari) dan tata cara prosesnya akan dibahas pada Jumat ini," katanya kepada wartawan, Selasa (5/1).
Vaksinasi Covid-19 kepada Jokowi akan disiarkan langsung. Heru menyebut, langkah ini untuk membangkit semangat daerah dalam melakukan vaksinasi.
"Biar masyarakat bisa lihat langsung memberikan semangat bisa dilanjutkan ke daerah-daerah juga ikut, minimal provinsi kota kota besar juga ikut melanjutkan," kata Heru.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K Lukito mengingatkan vaksin Covid-19 Sinovac yang sudah didistribusikan ke sejumlah daerah belum boleh disuntikkan. Sebab, vaksin tersebut belum mengantongi EUA.
"EUA masih berproses, tapi vaksin sudah diberikan izin khusus untuk didistribusikan karena membutuhkan waktu untuk sampai ke seluruh daerah target di Indonesia," kata Penny kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/1).
Dia mengatakan proses penyuntikan vaksin Covid-19 hanya boleh dilakukan jika sudah mendapatkan EUA. BPOM, kata dia, akan terus mengevaluasi uji klinis Sinovac di Bandung, Jawa Barat.
Selain itu, BPOM akan terus mengkaji secara seksama berbagai hal terkait vaksin Covid-19, termasuk data dari berbagai negara terkait uji klinis antivirus SARS-CoV-2 tersebut.
Baca juga:
Jubir Wapres Sebut Suntik Vaksin Covid Serentak Tunggu Label Halal MUI
PKB Desak Pemerintah Jadikan Tokoh Agama Prioritas Utama Vaksinasi Covid-19
Gubernur Siap Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Sinovac di Bali
14 Januari, 12.837 Nakes di Solo akan Disuntik Vaksin Sinovac
INFOGRAFIS: Kriteria Penerima Vaksin Covid-19 Menurut PAPDI
BPOM Sebut 2 Data Hasil Penyuntikan Tunjukkan Vaksin Tak Bikin Efek Samping Serius