SBY batalkan Perpres pejabat berobat ke luar negeri gratis
Perpres itu berisi biaya pengobatan istri dan keluarga pejabat di luar negeri ditanggung negara.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan Peraturan Presiden Nomor 105 dan 106 Tahun 2013 yang memberikan fasilitas bagi pejabat negara untuk berobat keluar negeri. SBY batal menetapkan perpres itu karena menimbulkan polemik.
Perpres 105 berisi tentang jaminan kesehatan untuk penyelenggara negara. Sedangkan Perpres 106 mengenai mekanisme pelayanan kesehatan paripurna (menyeluruh) termasuk pelayanan kesehatan rumah sakit di luar negeri yang dilakukan dengan penggantian biaya.
"Kedua perpres itu saya cabut dan saya nyatakan tidak berlaku, karena semua sudah diatur dan bisa masuk dalam sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," tegas SBY usai menggelar rapat persiapan BPJS di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/12).
Pencabutan itu dilakukan setelah SBY mendengarkan secara langsung pendapat yang diterima dari para menteri dan sejumlah elemen masyarakat. Setelah melakukan beberapa penilaian, aturan yang ditetapkan beberapa hari lalu itu masih terkait dengan undang-undang BPJS dan SJSN.
"Kami berpendapat, karena kita sudah punya sistem BPJS dan SJSN, semua integrasikan tidak perlu dilakukan pengaturan yang khusus. Jadi pejabat negara, pejabat pemerintah beserta istri dan keluarga masuk dalam BPJS itu," tandasnya.
Sebelumnya, SBY menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu. SBY juga menandatangani Perpres Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara.
Dengan perpres ini, para menteri, pejabat eselon I, dan pimpinan lembaga negara dimudahkan untuk berobat ke luar negeri. Seluruh biaya itu nantinya akan ditanggung oleh negara.
Seperti yang tercantum dalam situs Sekretaris Kabinet, kedua produk aturan itu dikeluarkan Presiden terkait mulai dilaksanakannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai 1 Januari 2014.