SBY: Jangan ada pungli kepada pengusaha

SBY mengaku mendapat laporan adanya pungutan liar yang dilakukan beberapa daerah kepada pengusaha.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memberantas pungutan liar atau pungli di daerahnya masing-masing. Sebab, SBY mendapat laporan adanya pungutan yang dilakukan beberapa daerah.

"Saya minta gubernur, wali kota, dan bupati peduli. Saya ingin perusahaan taat membayar pajak, saya ingin perusahaan dapat membayar buruh dengan baik. Jangan diperas-peras, jangan ada pungli yang mengakibatkan overhead cost-nya tinggi sekali," ujar SBY di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).

SBY mengakui, adanya biaya yang tinggi itu membuat perusahaan mengalami pengeluaran yang besar. Kondisi itu membuat lumbung investasi di Tanah Air terhambat akibat tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memungut bayaran.

"Overhead cost perusahaan itu menjadi lebih tinggi, dan tidak sehat untuk mengembangkan usahanya," paparnya.

SBY meminta kepada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk kalangan pengusaha, untuk segera melaporkan tindakan nakal yang dilakukan daerah-daerah tertentu. Dengan demikian, pemerintah bisa segera melakukan penertiban.

"Bicara lah. Negara kita negara hukum. Kalau keterlaluan, berikan informasinya kepada kami, kepada saya, kita tertibkan bareng-bareng," pungkasnya.

Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi mengungkapkan, adanya pungutan liar yang dilakukan beberapa daerah. Kondisi itu diakuinya menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kami merasakan demokrasi kita kebablasan, otonomi kita kebablasan, bayangkan Pak, dua sampai tiga persen pertumbuhan ekonomi kita yang seharusnya 8 persen itu untuk membayar otonomi yang tidak jelas. Kita tidak bisa apa-apa, kecuali minta tolong kepada bapak," ungkap Sofjan.