Sebelum ajukan uji mater UU MD3, PSI buat polling di medsos
Sebelum ajukan uji mater UU MD3, PSI buat polling di medsos. PSI melakukan polling dan menjaring suara dari masyarakat perihal UU MD3 ini. Demikian disampaikan Koordinator Jaringan Advokasi Rakyat (Jangkar) Solidaritas, Kamaruddin di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melayangkan gugatan uji materi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (23/2) siang. Hasil revisi UU MD3 itu dinilai banyak memiliki pasal karet dan berpotensi mengkriminalisasi rakyat yang mengkritik anggota DPR.
Sebelum mendaftar uji materi, PSI melakukan polling dan menjaring suara dari masyarakat perihal UU MD3 ini. Demikian disampaikan Koordinator Jaringan Advokasi Rakyat (Jangkar) Solidaritas, Kamaruddin di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Sudaryono di Partai Gerindra? Diketahui, sebelumnya Sudaryono merupakan asisten pribadi (aspri) Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada 2010 lalu. Tak hanya itu, Sudaryono merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
"Kita, Partai Solidaritas Indonesia melakukan polling dan jajak pendapat pada anggota seluruh Indonesia untuk meminta pendapatnya apa yang harus dilakukan oleh partai. Kemudian anggota dan pengurus PSI seluruh Indonesia hampir 90 persen melibatkan masyarakat meminta ini untuk dilakukan judicial review dan harus dibatalkan demi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia," paparnya.
Jajak pendapat dilakukan pada 11-22 Februari 2018. Jajak pendapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Selain itu dalam gugatan uji materi ini, dilibatkan juga 122 advokat lintas organisasi yang peduli terhadap demokrasi dan HAM.
"Kita tidak batasi hanya advokat PSI tetapi semua advokat yang mempunyai sensitivitas terhadap demokrasi dan HAM kita mengajak bersama-sama," ujarnya.
Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengatakan dalam melakukan jajak pendapat, pihaknya mengatur agar satu akun media sosial hanya bisa melakukan satu kali jajak pendapat. Selain di media sosial, jajak pendapat juga dilakukan melalui platform internal PSI.
"Itu one man one vote. Jadi satu orang anggota memiliki satu hak suara," ujarnya.
Raja Juli menyampaikan keyakinannya bahwa mayoritas rakyat Indonesia merasa UU MD3 adalah UU yang tidak tepat dan UU paling konyol dalam sejarah legislasi,
Selain melakukan uji materi, PSI juga akan melakukan beberapa hal untuk menolak UU MD3. Ketua DPP PSI, Tsamara Amany menyampaikan pihaknya akan melakukan gerakan di media sosial dengan membuat video blog (vlog) menyuarakan alasan kenapa Pasal 122 UU MD3 harus ditolak.
"Karena bagaimanapun juga UU MD3 akan merenggut hak rakyat untuk kritis terhadap rakyatnya dan ini menunjukkan watak Anggota DPR kita di DPR RI adalah orang yang tak mau dikritik," jelasnya.
Baca juga:
PSI yakin Presiden Jokowi tak akan tandatangani UU MD3
PSI daftarkan gugatan uji materi UU MD3 ke MK
Soal MD3, PDIP cerita Megawati pernah tolak teken UU disahkan DPR
'Kalau pemerintah kurang sreg UU MD3 ya keluarkan Perppu'
Formappi nilai UU MD3 prestasi terburuk DPR di bawah pimpinan Bamsoet