Sejak awal, pemilihan Budi Gunawan dinilai kental nuansa politis

Hal itu terlihat dari Jokowi yang tak menggubris masukan pihaknya, masyarakat, dan awak media.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai melakukan kesalahan besar memilih Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Kesalahan itu menurutnya tanpa melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"(Kejanggalan) Hak prerogatif. Di mana beliau memutuskan tidak perlu ada pemeriksaan di KPK dan PPATK terhadap calon Kapolri," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/1).

Bambang mengatakan memang tidak ada Undang-undang yang mengatur calon Kapolri harus diajukan dulu ke KPK dan PPATK. Tetapi kebiasaan yang baik yang sudah dirintis oleh SBY kenapa tidak diteruskan.

Bahkan dia melihat dengan melibatkan dua lembaga tersebut Jokowi malah menilai bahaya. Dia pun mempertanyakan tersebut. "Ini yang seakan-akan keadaan bahaya (jika libatkan)," katanya.

Dia menilai pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri lebih ketimbang faktor politis. Hal itu terlihat dari Jokowi yang tak menggubris masukan pihaknya, masyarakat, dan awak media.

"Sejak awal saya sudah menyatakan banyak nuansa politik yang bermain di situ. Polisi itu alat negara, loyal pada bangsa dan negara tidak hanya pada presiden saja. Kalau ini (calon kapolri) diarahkan hanya loyal kepada pak Jokowi, ini jadi pertanyaan besar buat kita sebagai rakyat," pungkasnya.

Baca juga:
Setelah Budi Gunawan tersangka, Ketua KPK temui Kapolri di Mabes
Capek, Budi Gunawan pilih beristirahat di rumah dinas
Komjen BG tersangka, Istana masih saja enggan gandeng KPK & PPATK
Budi Gunawan tersangka, Jokowi belum tetapkan calon Kapolri baru
Malam ini, KPK temui Jokowi di Istana bahas Budi Gunawan
Komjen Budi Gunawan angkat bicara usai ditetapkan sebagai tersangka