Sejumlah ruangan anggota DPD terpampang poster tolak rapat paripurna
Selain penolakan terhadap rapat paripurna, ada pula poster yang berisi penolakan terhadap pimpinan DPD baru serta desakan untuk menegakkan putusan MA yang menganulir Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017.
DPD RI menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/8). Rapat tersebut dihadiri oleh 3 pimpinan DPD, yakni Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Damayanti Lubis.
Sebelum rapat dimulai, sejumlah ruangan anggota DPD dipasang poster-poster berisi penolakan terhadap sidang paripurna.
Selain penolakan terhadap rapat paripurna, ada pula poster yang berisi penolakan terhadap pimpinan DPD baru serta desakan untuk menegakkan putusan MA yang menganulir Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017.
Berdasarkan pantauan merdeka.com, poster terpasang di depan ruangan kerja anggota DPD asal Yogyakarta, GKR Hemas, Hafidh Asrom dan Muhammad Afnan Hadikusumo. Poster tersebut dipasang di bawah foto Hemas, Hafidh dan Afnan.
Di bawah foto Hemas, terpasang poster bertuliskan 'Bukan jabatan tapi penegakkan hukum dan keadilan. #SELAMATKAN_DPD_RI'. Di bawah foto Asrom terdapat poster bertuliskan, 'Hormati hukum, tegakkan konstitusi #SELAMATKAN_DPD_RI'.
Sementara di bawah foto Afnan, terlihat poster bertuliskan 'Tolak pimpinan ilegal #SELAMATKAN_DPD_RI'.
Selain di ruangan kerja senator-senator asal Yogyakarta. Poster serupa juga terlihat di depan ruangan kerja anggota DPD asal Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi. Di bawah foto Denty terdapat poster bertuliskan 'Pimpinan ilegal-sidang paripurna ilegal. Saya absen #SELAMATKAN _DPD_RI'
Menanggapi penolakan ini, Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam meminta pihak Kesekjenan DPD untuk menertibkan poster-poster tersebut. Menurutnya, poster-poster berisi penolakan terhadap rapat paripurna dan pimpinan DPD terpilih tidak mendidik masyarakat.
"Cara poster menurut saya cara yang kurang mendidik masyarakat. Dan akhirnya kemudian wajar jika dikatakan DPD tidak berpendidikan, kan repot. Segelintir orang berhadapan dengan segini banyak orang. Saya kira Sekjen harus menertibkan itu," kata Akhmad.
Baca juga:
Dampak pelik pelantikan OSO sebagai Ketua DPD
Ada Partai Hanura di balik usul penambahan kursi pimpinan DPD
Kisruh DPD, Farouk belum tahu usul penambahan kursi pimpinan
Ketua KPK soal OSO rangkap jabatan: Kalau ini seperti banci kan
Hemas soal wacana tambah 1 kursi pimpinan DPD: Mewakili unsur mana?
Farouk dan GKR Hemas banjir dukungan tegakkan putusan MA buat DPD
DPD akan ribut terus kalau masa jabatan pimpinan hanya 2,5 tahun
-
Kapan Menaker Ida menerima audiensi pengurus DPP APINDO? Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima audiensi pengurus DPP APINDO Periode 2023 s.d 2028 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (21/8).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Di mana pelantikan anggota DPRD Jateng berlangsung? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Kapan DPD PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan Anies-Ono? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.